Dalam sambutannya, Yayah Mariani selaku Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektifitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing K/L/PD. Lebih lanjut, Yayah meyakini resiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran masih berada pada tingkat yang tinggi.
Kemudian, terkait mekanisme pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2023 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Monitoring KPK menyampaikan bahwasanya Survei Penilaian Integritas ini memiliki 5 unggulan.
Pertama, kombinasi persepsi, pengalaman, dan data objektif. Kedua, fokus pada hal-hal terkait pemberantasan korupsi. Ketiga, para responden terdiri dari perspektif yang berasal dari dalam dan luar. Keempat, hasil Survei Penilaian Integritas berisikan rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti. Dan yang terakhir, laporan Survei Penilaian Integritas disampaikan secara transparan melalui Jaga.id.
Yayah berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, dapat memberikan manfaat yang baik bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam memetakan risiko korupsi dan memajukan upaya pencegahan korupsi yang sudah dilakukan. (Humas BHP Surabaya)
