Tanpa KIH di DPR, pemerintahanJokowi masih bisa berjalan, tapi tanpa KMP maka bisa dipastikan pemerintahan jokowi akan hancur di tengah jalan.
Untuk pengambilan keputusan di DPR memerlukan kehadiran anggota atau quorum dalam jumlah tertentu. Makanya tanpa KMP tidak akan ada keputusan yang bisa diambil DPR . Contoh untuk pembahasan UU APBN Perubahan 2015 nanti, diperlukan dua per tiga anggota DPR yang hadir.
Jika Jokowi dan menterinya lebih memilih untuk rapat dengan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tandingan dan komisi DPR tandingan, maka bisa dipastikan tidak akan ada pengesahan UU APBN.
Sama saja berarti Jokowi tidak punya anggaran sama sekali untuk menjalankan roda pemerintahannya dan Jokowi tidak punya legitimasi untuk menggunakannya.
Dengan demikian, maka yang akan membuat kacau negara ini bukanlah KMP, tapi justru KIH yang justru pendukung Jokowi sendiri.
Kalau pemerintahan jokowi tidak jalan, jangan salahkan kalau KMP menjungkalkan .
*HMH*
