Selamat siang semua……beberapa hari ini kita kembali disuguhkan berita kekisruhan persepakbolaan di negri ini, khususnya terkait kompetisi Liga dengan label “Profesional” dinegri ini tapi sesungguhnya pada kenyataan masih amatir ? kenapa begitu ? yah…jelas karena persoalan yang muncul hanya persoalan pengelolaan administrasi yang tidak becus sebagai mana sikap professional yang seharusnya baik itu Klub maupun PT Liga sebagai pihak yang bertangung jawab atas terselengaaranya kompetisi liga profesiaonal terhebat dan terpanjang sedunia ini yaitu kompetisi LIGA SUPEER INDONESIA 2015.
Kalau kita bicara logika atau sesuatu yang sebetulnya masuk akal, semua itu dengan mudah bisa kita urut kebelakan antara lain mulai dari sejarah beralihnya klub peserta Kompetisis Liga ini dari status amatir tidak berbadan hokum (sebelumnya pesertaliga terdiri dari Eks Perserikatan) menjadi sebuah kewajiban untuk menjadi Perseroan Terbatas ditahun 2008 lalu, dan tentu semestinya persoalan semacam NPWP, SIUPP, legalitas klub lainya bukanlah menjadi sesuatu hal yang krusial atau sulit kalau saja semuanya tertata dengan rapi dan data tersebut tersimpan dalam Data Basenya PT Liga sebagai pihak yang bertangung jawab dan sekaligus penyelengara Liga, bukankah itu semua menjadi hal yang mendasar bagi persyaratan pendirian sebuah badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) ?
Tapi pada Faktanya dari apa yang kita ketahui dari pemberitaan dalam beberapa hari ini sedikit mengagetkan karena seperti apa yang disampaikan CEO PT Liga yang sekaligus merangkap Sekjend PSSI Joko Driyono yang mengatakan bahwa laporan yang diminta BOPI seperti NPWP, SIUPP, legalitas klub hingga laporan audit sulit dipenuhi dalam rentang waktu yang pendek meski hal tersebut dimiliki oleh klub-klub ISL "Klub terbentuk legalnya ada, dan interaksi dengan Liga Indonesia, NPWP itu harus ada. Saat memberikan kontribusi komersial saja, kami harus memotong pajak dan itu harus memiliki NPWP” anehnya malah menambahakn "Hanya saja, klub-klub pun tidak dalam mood untuk mengurusi menyebarkan kopian untuk birokrasi lainnya saat ini dalam waktu yang pendek," ungkap pria berkaca mata itu, pertanyaanya apakah dalam mengurus keabsahan sebagai sebuah klub professional harus menunggu mood dulu ?
Padahal seperti yang kita ketahui hal seperti ini sudah jauh-jauh hari diingatkan BOPI seperti yang pernah pernah diberitakan hingga Selasa (19/1/2015), Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), masih menunggu jawaban PSSI terkait verifikasi klub calon peserta kompetisi Liga Indonesia, yaitu Indonesia Super League (ISL) dan Divisi Utama 2015. Jika masih tidak ada jawaban dari PSSI, BOPI akan bertindak tegas dengan meminta kepada pihak-pihak terkait untuk tidak mengizinkan digelarnya kompetisi. “Hari ini (19/1/2015) deadline, kami masih menunggu jawaban dari mereka (PSSI). Kalau belum juga, sudah jelas berarti klub atau mereka takut diaudit dengan benar,” tukas Ketua Umum BOPI, Noor Amman, di Jakarta,
Dan kala itu BOPI pun jelas-jelas menegaskan bahwa BOPI tidak punya maksud untuk menghambat berjalannya kompetisi yang dikelola oleh PSSI dan PT Liga Indonesia. BOPI hanya saja ingin memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam proses menjelang bergulirnya kompetisi “Jika terpenuhi semua minimum requirement klub profesional, yang dinilai oleh PT Liga Indonesia, tentu rekomendasi (untuk menggelar kompetisi) akan keluar. Tapi kalau melihat kondisi klub sekarang, saya kok ragu klub sudah memenuhi semuanya. Tugas kami untuk memastikan itu,” tandas Noor Amman dan untuk itupun saat itu BOPI telah melayangkan surat peringatan kepada PSSI dan PT Liga Indonesia selaku pengelola kompetisi ISL dan Divisi Utama terkait masih cukup banyaknya masalah yang dialami oleh klub, terutama dalam hal finansial, termasuk tunggakan gaji pemain.
Dan anehnya beberapa hari menjelang Kick Off Liga, PT Liga seakan kebakaran jengot dengan adanya wacana Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang merekomendasikan pengunduran jadwal kick-off ISL 2015 karena merasa klub-klub peserta belum memenuhi poin yang diinginkan BOPI dengan mengadakan rapat darurat atau emergency meeting senin (16/2) yang hasilnya PT Liga dan seluruh klub peserta sepakat untuk tetap mulai sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada 20 Februari 2015 nanti yang mempertemukan juara bertahan Persib Bandung dengan runners-up Liga 2014 Persipura Jayapura serta menambahkan bahwa "Klub ingin mendapatkan garansi dari PT Liga dan PSSI tentang jadwal kompetisi. Statement PT Liga dan PSSI per hari ini (16/2), bahwa PT Liga menetapkan jadwal tetap tidak berubah kick-off 20 Februari dan jadwal-jadwal selanjutnya," tegas CEO PT Liga, Joko Driyono yang tentunya dengan ada atau tidak adanya rekomendasi BOPI pada pihak kepolisian sebagai pemberi izn keramaian.
Jadi dari apa yang ada ditulisa diatas jelas memperlihatkan bahwa sesuatu yang seharusnya menjadi tangung jawab PT Liga sebagai pihak yang bertangung jawab dan penyelengara Liga memperlihatkan Filing System dengan menejemen data atau data basenya bisa dikatakan “amburadul” atau bisa juga dikatakan tidak memiliki datanya padahal seharusnya itu semua tertata dengan rapi sehingga suatu saat diperlukan semuanya siap tinggal di copykan dan BOPI hanya tinggal menginventarisir semua data tersebut menjadi sebuah data pendukung keluarnya rekomendasi terselengaranya liga professional ini.
Kita masih ingat dari pemberitaan beberapa hari yang lalu juga, dari 10 tim yang disebut BOPI itu muncul nama Persib Bandung padahal semua tentu tau Persib tim berjuluk Maung Bandung ini digadang-gadang sebagai tim yang profesional pintar dalam pengelolaan finansial agar tetap sehat, karena itu Persib juga menyadari wajib memiliki NPWP agar segala persoalan administrasi baik itu dengan pemerintah atau sponsor bisa berjalan lancar semuanya, seperti yang disampaikan Direktur Marketing PT Persib Bandung Bermartabat, Muhammad Farhan yang mengatakan "Sebesar Persib enggak punya NPWP? Gila apa! Enggaklah kami punya kok," ucapnya saat dihubungi Jawa Pos dan terkait dengan pajak pemain, pelatih dan pegawai dia menambahakan "Saya jamin semua punya kok, buat NPWP kan gratis. Dalam soal pajak kita taat bos, sangat taat," tegas Farhan, semenatara dalam menyikapi verifikasi yang dilakukan BOPI menurutnya tak perlu dicampuri oleh pihak klub karena semua persyaratan administrasi seperti SIUP, NPWP, legalisasi PT dan dokumen-dokumen lainnya telah diserahkan semua ke PT Liga dan menyatakan cukup aneh juga jika persyaratan yang telah dipenuhi itu hilang begitu saja "Iyalah kami penuhi, karena itu kan menyangkut masalah verifikasi administrasi, bagaimana mungkin pemain bisa prestasi kalau administrasi gak berjalan baik. Soal dokumen yang hilang saat verifikasi BOPI, tanyakan saja PSSI," ucapnya
Sebagai penutup tulisan ini dan sekaligus yang menjadi pertanyaanya bagi kita manakah yang lebih professional PT. LIGA, Klub Peserta Liga atau BOPI yang berjalan sesuai tugas dan wewenangnya ……. he…he…tanyalah pada “rumput yang bergoyang” kata Ebit G.Ade……selamat menikmati.
Borneo 18 Februari 2015
Salam Olah Raga
