Pelecehan seksual, intimidasi, dan pengancaman merupakan contoh konkret dari tindakan coercive control yang sering terjadi di tempat kerja. Pekerjaan yang melibatkan wewenang atau hierarki yang tinggi seringkali menjadi pemicu utama terjadinya coercive control. Misalnya, atasan yang menggunakan jabatannya untuk memaksa bawahan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka.
Tindakan coercive control di tempat kerja memiliki dampak yang serius pada kesejahteraan karyawan. Karyawan yang menjadi korban coercive control dapat mengalami depresi, kecemasan, stres, dan masalah kesehatan mental lainnya. Mereka juga mungkin merasa terisolasi dari rekan kerja dan keluarga karena merasa tidak bisa membicarakan masalah mereka.
Pemerintah dan perusahaan telah menyadari dampak buruk dari coercive control di tempat kerja dan telah mengambil langkah-langkah untuk memerangi praktik ini. Beberapa negara telah membuat undang-undang yang menetapkan sanksi pidana bagi pelaku coercive control. Selain itu, banyak perusahaan telah membuat kebijakan dan prosedur yang mengatur hubungan kerja dan mencegah terjadinya tindakan coercive control.
Namun, masalah masih terjadi karena tidak semua korban coercive control melaporkan tindakan yang mereka alami. Hal ini dapat disebabkan oleh rasa takut, rasa malu, atau ketidakpercayaan pada sistem hukum atau perusahaan tempat mereka bekerja. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memberikan ruang yang aman bagi karyawan untuk melaporkan tindakan coercive control tanpa takut direpresi atau dipecat.
Di sisi lain, ada juga beberapa tindakan yang dapat diambil oleh karyawan untuk melindungi diri dari tindakan coercive control. Pertama, karyawan harus selalu mengetahui hak-hak mereka di tempat kerja dan mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kedua, karyawan harus belajar mengenali tanda-tanda coercive control dan siap melaporkannya jika mereka menjadi korban.
Dalam kesimpulan, coercive control di dunia kerja adalah masalah serius yang dapat membahayakan kesejahteraan karyawan secara psikologis dan emosional. Untuk memerangi praktik ini, perusahaan harus membuat kebijakan dan prosedur yang jelas dan memberikan ruang yang aman bagi karyawan untuk melaporkan tindakan coercive control. Karyawan juga harus mengetahui hak-hak mereka dan belajar mengenali tanda-tanda coercive control untuk melindungi diri mereka sendiri. Semua pihak, baik pemerintah, perusahaan, dan karyawan, harus bekerja sama untuk menghentikan praktik coercive control dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
Salah satu langkah konkret yang dapat diambil oleh perusahaan adalah dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan tentang apa itu coercive control dan bagaimana cara menghindarinya. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dipatuhi dan diawasi secara ketat.
Sementara itu, karyawan harus memperhatikan tanda-tanda coercive control seperti intimidasi, pengancaman, dan pelecehan. Mereka juga harus mengenali hak-hak mereka dan memanfaatkannya untuk melindungi diri dari tindakan coercive control. Jika memang menjadi korban, karyawan harus melaporkannya kepada atasan atau departemen sumber daya manusia, atau bahkan melapor langsung ke pihak berwenang jika diperlukan.
Dalam rangka untuk memerangi praktik coercive control, perlu ada kerja sama dan dukungan dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, perusahaan, dan karyawan. Karyawan harus memiliki keberanian untuk melaporkan tindakan coercive control yang mereka alami dan perusahaan harus memberikan perlindungan dan dukungan kepada karyawan yang melaporkannya. Dengan begitu, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi semua orang.
