Presiden Republik Indonesia diminta meminta maaf kepada keluarga korban “pembantaian” anggota PKI, pada 50 tahun silam. Tidak kurang, lembaga negara seperti Komnas HAM, meminta Presiden mengambil inisiatif untuk meminta maaf atau menyatakan penyesalan kepada korban pelanggaran HAM pasca 1965 tersebut. Tindakan Presiden itu dianggap sebagai upaya percepatan penyelesaian kasus tersebut di tengah lambannya pembahasan Rancangan Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR).
KEMBALI KE ARTIKEL
