Bicara buruh kita sering menyoal permasalahan upah dan kesejahteraan hidup, terlebih dia sebagai seorang perempuan. Dalam diskursus keperempuanan, Politisasi Upah Perempuan bertumpu pada kepentingan Penguasa dan Pengusaha sebagai pemilik modal dan pemegang Kebijakan. Selama ini pun gerakan-gerakan terkait perjuangan upah perempuan masih menyentuh kebutuhan sektor konsumtif kuantitatif-pemenuhan barang-barang rumah tangga dan kebutuhan pangan-yang kemudian digiring pada tuntutan pemenuhan kebutuhan dalam sektor konsumtif kualitatif-berupa pemenuhan kesehatan, pendidikan anak sebagai keluarga, dan jaminan reproduksi perempuan-mengingat perempuan dalam hal ini memiliki multi peran, yaitu bukan hanya sebagai pekerja perempuan yang berada dalam institusi ekonomis saja, namun juga sebagai seorang yang memiliki pola tidak berubah dalam ranah domestisasi seperti mengurus anak dan wilayah reproduksi.
