"Salah satu prinsip demokrasi dimana hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku maupun pembuatan perundangan tidak boleh ditetapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa (Pemerintah dan/atau DPR)".
Penarikan pembahasan revisi UU Pemilu dalam Proglegnas prioritas 2021 oleh Pemerintah bersama DPR kita, seakan mempertontonkan bagaimana relasi yang begitu berjarak antara elit kekuasaan dengan warga negaranya. Padahal pelaksanaan demokrasi selalunya atas dasar konstitusi sebagai wujud perjanjian sosial tertinggi.Â
