Pasal 325 ayat (2) dan (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan bahwa sumber dana kampanye bagi calon presiden dan wakil presiden dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pasangan calon terkait, partai politik, dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, serta sumbangan sah menurut hukum dari pihak lain. Dana kampanye untuk alat peraga publik, iklan media, dan debat pasangan calon bisa didanai oleh APBN.
Sumbangan dana kampanye dari pihak lain, yang sah menurut hukum dan bersifat sukarela, dapat berasal dari individu, kelompok, perusahaan, atau badan usaha non-pemerintah, dengan pengecualian bahwa sumbangan tersebut tidak melibatkan tindak pidana.
Batas nominal sumbangan dana kampanye dari berbagai sumber telah ditetapkan. Misalnya, sumbangan dari individu kepada calon presiden dan wakil presiden dibatasi maksimal Rp2,5 miliar, sementara sumbangan dari perusahaan paling besar adalah Rp25 miliar. Hal serupa berlaku untuk calon anggota DPR dan DPRD, serta calon anggota DPD.
Sumbangan tersebut bersifat kumulatif selama masa kampanye, dan jika melebihi batasan yang ditetapkan, penggunaan dana kampanye tersebut dilarang. KPU wajib dilapori tentang sumbangan berlebih, dan dana tersebut harus diserahkan ke kas negara paling lambat 14 hari setelah berakhirnya masa kampanye.
Penyumbang dana kampanye harus memberikan informasi identitas lengkap, menyertakan surat pernyataan bahwa mereka tidak menunggak pajak, tidak pailit, tidak memberikan sumbangan hasil tindak pidana, dan sumbangan yang diberikan bersifat sukarela. Jika sumbangan berupa barang, calon penerima harus mencatat nilai pasar yang wajar, sedangkan sumbangan berupa jasa bisa dikonversikan menjadi nilai uang.
