Pemahaman mengenai pemberat pidana dibedakan menjadi umum dan khusus sesuai dengan Undang-Undang (UU). Dasar pemberat pidana umum berlaku untuk semua jenis tindak pidana, sementara dasar pemberat pidana khusus diterapkan pada tindak pidana tertentu. Pasal 135 KUHP menetapkan penambahan 1/3 dari maksimum ancaman pidana sebagai pemberat pidana.
Pertimbangan keadaan yang memberat melibatkan kedudukan sebagai pegawai negeri, penanggulangan delik, dan gabungan dua atau lebih delik. Sementara itu, peringanan pidana berkaitan dengan keadaan subjektif pelaku saat melakukan tindak pidana, biasanya ditemukan dalam putusan hakim sebagai "Hal yang Meringankan."
Faktor-faktor yang memperhatikan keadaan meringankan harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk bentuknya yang berhubungan dengan tindak pidana, rumusannya di luar dari tindak pidana itu sendiri, dan menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidana atau bahayanya si pelaku.
Dalam penjatuhan pidana, majelis hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat, serta prinsip kemanusiaan dan keadilan. Proporsionalitas penjatuhan pidana, baik antara tindak pidana dan tingkat kesalahan terdakwa, disparitas putusan, maupun pemidanaan dan keuntungan dari tindak pidana, menjadi aspek penting.
Alasan pemberat dan peringan hukuman menjadi dasar bagi penjatuhan pidana maksimum dan minimum, bahkan memungkinkan pidana di bawah batas minimum khusus. Dalam putusan pengadilan, pertimbangan ini sangat luas dan beragam, mencerminkan pertanggungjawaban hakim terhadap keputusannya, yang harus memperhatikan pertimbangan hukum yang cermat dalam amar putusan.
