Berbagai drama politik nasional sedang merajalela dan  terjadi. Maklum saja , kontestasi politik nasional saat ini sedang berada siklus mendekati kontestasi pileg dan pilpres 2024. Dua agenda politik tesebut akan menjadi ladang  eksplorasi dan eksplorasi oleh berbagai pihak kepentingan. Mereka siap berperan dalam eskalasi sebagai aktor individu ataupun kegiatan bersamaan ( kolaborasi).
Jika dipadatkan subtansi politik yang sedang bergulir saat ini,ada beberapa isu strategis nasional yang selalu memicu timbulnya berbagai dampak tarik ulur kepentingan berbagi pihak . Pertama ,isu koalisi partai untuk menghadapi pemilu 2024.
 Koalisi parpol diperlukan sebagai syarat utama untuk mengajukan proses atau tahapan Pencapresan. Sebagai mana yang sudah ditentukan oleh UU Pemilu No.7 Tahun 2017 disebutkan jika syarat pengajuan capres dan cawapres partai atau koalisi partai harus memenuhi Presidential Threshold 20 persen.
Disebutkan juga Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka, bunyi Pasal 223 ayat (2) UU No. 7/2017 ini.
Berikutnya isu yang akan berputar kencang berbarengan proses koalisi partai adalah proses pencalonan presiden dan wakilnya. Ikhtiar politik khusus bagi partai dan koalisi partai saat ini belum sepenuhnya pakem alias mengikat. Meskipun beberapa partai atau koalisi partai sudah  memenuhi  syarat namun tindakan dan proses politik pencapresan dinilai sangat lamban dan berliku.
Hampir dipastikan jika umur mereka untuk final menentukan pasangan calon presiden dan wakilnya akan menemukan jalan panjang dan rumit. Berbagai isu dan persoalan untuk memasuki dan sepakat dalam meja negosiasi masih memasuki fase penyesuaian ideologi dan kepentingan serta waktu tepat untuk membuat keputusan.
Berakhir hingga kini hanya Koalisi Perubahan yang sudah final menentukan siapa yang akan duduk sebagai calon presiden, namun belum satu kata menentukan posisi wakil presiden. Â
Setidaknya masih banyak poros koalisi atau partai yang sudah memenuhi syarat pencalonan presiden dan wakilnya.
Pertama adalah poros PDI-P dimana partai ini tanpa melakukan koalisi partai sudah bisa menentukan capres dan cawapresnya.
Poros kedua adalah Koalisi Indonesia Bersatu( KIB) yang beranggotakan 3 partai yakni PPP, Golkar dan PAN. Poros terakhir adalah Koalisi Kebangsaan yang beranggotakan 2 partai yakni Gerindra dan PKB.
Zulkifli Hasan Kumpulkan Ketua Partai
Gebrakan politik yang dilakukan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menuai banyak pujian dan harapan positif bagi terlaksananya gagasan penyatuan parpol besar dalam sebuah holding koalisi partai. Akan menjadi trigger khusus bagi partai yang tidak diundang dalam kegiatan Zulkifli Hasan dan 5 Ketum Parpol.
Manuver Zulkifli Hasan bisa jadi menjadi isu politik yang akan menghasilkan kesepakatan  politik makro berkaitan peta kekuatan Koalisi partai dan isu pencapresannya.
Penulis merumuskan beberapa rekomendasi analisa akrobatik politik yang dilakukan di Kantor DPP PAN Jakarta, Minggu ,02 April 2023. Dalam acara kumpul bersama 5 elite partai dihadiri juga oleh Presiden RI Joko Widodo. Kehadiran presiden menjadi magnet politik penting yang akan memicu daya tarik sang tolak terhadap isu dan insani stage holder politik nasional .
Pertama, Zulhas telah berhasil dalam melakukan lobi-lobi politik kelas wahid. Ketum PAN ini berhasil memadukan kepentingan 5 partai dan ketua partai dan juga melakukan kolaboratif dengan kepentingan eksekutif. Tidak gampang mengelaborasi dua tema politik besar dalam satu paket kepentingan.
Kedua , Zulkifli Hasan ingin menunjukkan kehebatannya sebagai leading aktor politik yang berani menyatakan gagasan dan ide berkaitan bagaimana berbahasa dan bernegara yang baik dengan lebih mendahulukan kepentingan dan faktor yang bersifat holistik untuk Indonesia maju.
 Terbukti Zulhas sangat aktif dan mengambil porsi maksimal melakukan terobosan politik dengan membuat berbagai skenario dan rancang bangun politik khusus. Ide koalisi besar yang dibicarakan dalam pertemuan di kantor DPP PAN kemarin adalah salah satu menjadi manifesto politik kebangsaan. Parpol berbicara dan bekerja sama untuk mengatasi dan juga membetulkan solusi terbaik memilih dan membuat keputusan kebangsaan.
Ketiga, Zulhas berhasil membuat aliansi strategis yang menggabungkan kepentingan pemerintah dan parlemen. Isu kesehatan dengan Presiden Joko Widodo adalah menjadi jawaban kunci Kemesraan yang berhasil dibangunnya.
Sebagai Ketua Umum Partai dan juga Pembantu presiden sebagai Menteri Perdagangan RI , Zulkifli Hasan berhasil membangun harmonisasi hubungan kerja yang produktif. Bukan hanya sekedar menjilat dan menyebabkan atasan dan bawahan , tetapi Zulkifli Hasan berhasil menjadikan Jokowi sebagai partner kerja serta mentor politik yang saling mengisi .
Kelenturan politik dan gaya diplomasi yang elegan inilah yang menjadikan Zulhas sebagai politisi senior yang moderat dan visioner.
