Menakar Netralitas Birokrasi terhadap Kandidat Calon Presiden

Menjawab pertanyan yang akan muncul dengan banyaknya pembantu presiden yang akan mencalonkan menjadi calon presiden 2024.Dukungan Jokowi Untuk Capres Jatuh  Ke Siapa ?

Setidaknya ada empat pembantu presiden sekelas Menteri dan ada 3 Kepala Daerah yang akan maju dan berpeluang dalam kontestasi pilpres 2024. Nama dari 4 menteri tersebut merupakan deretan tokoh nasional baik sebagai Ketua Partai atau sebagai profesional .

Tiga tokoh yang sedang menjabat Ketua Partai yakni Prabowo Subianto yabg sedang menjabat    Menteri Pertahanan dan Ketua Umum Golkar   Airlangga Hartato dan sedang Menjabat sebagai Menteri Perekonomian.

Menteri terakhir  yabg akan mencalonkan capres adalah Zulkifli Hasan.  Beliau sedang menjadi Menteri Perdagangan dan menjabat sebagai Ketua Umum PAN. Zulkifli Hasan masih malu- malu menyatakan mencalonkan sebagai capres walaupun suara dukungan diinternal partai akan sepakat Zulkifli Hasan dijagokan dari internal partai.  

Sementara Sandiaga Uno sebagai bagian perwakilan profesional yang akan maju sebaai capres. Beliu saat ini sedang menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tiga Kepala Daerah setingkat Gubernur yang masuk dalam radar pencapresan 2024 yakni Gubernur Jateng Ganjar Pranowo,Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Gubernur DKI Anies Bawesdan . Kemungkinan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa  masuk radar dan kuda hitam bursa capres 2024.  

Sementara muncul juga kandidat capres dari unsur pejabat tinggi negara Ketua DPR Puan Maharani disusul kemudian nama Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB dan juga menjabat sebagai wakil ketua DPR.  

Persoalannya akan muncul ketika situasi dan kondisi pilpres kian mendekat dan praktis akan dibarengi kegiatan dan aktivitas politik berakaiatn langsung dengan pilpres dan pileg.

Para Menteri dan Kepala Daerah yang masih aktif di jabatannya  ini setidaknya akan mengundurkan diri dari jabatannya bagai syarat pencapresan. Tentunya kemundurannya para pembantu residen tersebut akan berdampak menggangu kinerja pemerintahan baik di wilayah kerja di pusat dan di daerah .

Persoalan lanjutan adalah terjadinya konflik kepentingan di mana setiap calon  akan membawa identitas calon masing -masing dan gerbongnya. Munculnya identitas capres dan dukungannya dari kelompok masing-masing akan memicu benturan keras pada level pendukung dan elite sehingga berdampak terjadinya perpecahan dan terjadinya banyak  persinggungan kepentingan.

Bagi pemerintahan akan mengalami kerugian jika para kandidat capres menggunakan gerbong birokrasi pemerintahan dan BUMN untuk dieksploitasi dan didayagunakan untuk memobilisasi nama capres tertentu.