Mengingat hitung cepat berdasarkan pengalaman hasilnya mendekati kebenaran hitung manual, para petinggi PDIP kemarin terlihat sibuk berkonferensi pers, sibuk menyiapkan langkah selanjutnya mensukseskan pencapresan Jokowi. Peroleh persentase yang semuanya di bawah 20% mau tak mau akan membuat pemilihan Presiden bukan hal mudah bagi PDIP, tak ada lagi jaminan Jokowi pasti menang sekalipun dipasangkan dengan sandal jepit, seperti dikatakan seorang pengamat politik pada November 2013. Berani coba dipasangkan dengan cawapres kelas sandal jepit? Tak ada jaminan pasti menang. Seandainya menang, bagaimana nanti stabilitas Pemerintahan Presiden Jokowi?
Pada tanggal 27 Maret 2014, di Sukabumi Jokowi menegaskan "Kalau menang hanya 20 persen suara, yang berat presidennya. Tapi kalau menang di atas 35 persen, baru kita kuat. Seharusnya minimal 36 persen" (Antaranews.com). Kekhawatiran Jokowi akhirnya menjadi kenyataan, PDIP walaupun memenangi suara pemilih terbanyak 'hanya' mengumpulkan kurang dari 20% saja. Apakah kisah Pemerintahan Presiden SBY yang terus menerus digoyang parlemen akan berulang bila PDIP memerintah Indonesia?
Pertanyaan masih menggantung, dengan alasan ingin menegakkan sistem presidensil bukan parlementer, Jokowi menegaskan ia tak mau membagi-bagi kursi menteri bagi partai yang nanti berkoalisi dengan PDIP. "Semakin banyak merangkul partai makin baik. Dengan catatan tidak ada hitung-hitungan kursi menteri dan lain-lain. Usulan menteri bisa saja, tapi sekali lagi bukan bagi-bagi kursi," ujar Jokowi di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/4) (Gatranews, 10 April 2014).
Sungguh menarik dua pernyataan Jokowi ini, di satu pihak ia mengakui jika hanya memenangi 20% suara Presiden akan berat, akan tetapi bilapun PDIP berkoalisi dengan partai lain ia tak mau bagi-bagi kursi menteri. Bagaimana caranya memadukan dua hal yang saling berlawanan ini?
Bila benar Jokowi (dan Megawati) bersikukuh tak mau bagi-bagi kursi menteri dengan partai yang berkoalisi dengan PDIP, masih adakah partai yang merapat ke PDIP? Katakan masih ada satu dua partai yang mau berkoalisi maka akan timbul dua kemungkinan sebelum maupun pasca Pemilihan Presiden Juli 2014 nanti :
- Bila benar tak mau bagi-bagi kursi menteri dan tak ada kompensasi yang menarik, maka lawan Jokowi, sebut saja Prabowo dan Aburizal Bakrie kemungkinan akan menarik lebih banyak partai koalisi. Bukan hal mustahil Jokowi akan dikalahkan oleh Prabowo Subianto yang dalam pelbagai polling sebelum Pemilu dijagokan sebagai kandidat Presiden berpeluang terbesar kedua setelah Jokowi.
- Bila kemudian karena ketenarannya Jokowi masih memenangi pemilihan Presiden dan ia bersikukuh menerapkan sistem Presidensial murni seperti Presiden Suharto dulu, mengangkat menteri berdasarkan kemampuan bukan karena politik dagang sapi, mampukah Pemerintahan berjalan stabil tanpa goyangan parlemen?
