Salah satu pernyataan Hasyim yang ditulis ulang Kompas.com adalah "Koalisi Merah Putih, lanjut Hashim, memiliki otoritas yang cukup untuk mengawasi pemerintahan Jokowi, termasuk penentuan sejumlah jabatan di pemerintahan dan lembaga, seperti kepala polri, panglima TNI, hakim agung, dan anggota Mahkamah Konstitusi".
Sebenarnya tanpa Hasyim bicarapun penentuan pejabat tertentu seperti Kapolri dan Panglima TNI tidak lagi 100% ditentukan oleh Presiden, perlu persetujuan DPR. Bisa saja calon Kapolri dan calon Panglima TNI pilihan Presiden ditolak oleh DPR, sesuai dengan kewenangan DPR yang masih berlaku sampai saat ini.
Dengan bergantinya Presiden RI dari SBY ke Jokowi pada 20 Oktober 2014, apakah Kapolri dan Panglima TNI akan segera diganti? Kemungkinan pimpinan puncak Polri dan TNI akan diganti menunggu tibanya masa pensiun Jenderal Pol. Sutarman dan Jenderal TNI Muldoko. Selanjutnya akan dipilih Kapolri dan Panglima TNI baru yang cocok dengan Presiden namun juga disetujui DPR.
Di sinilah perlunya lobby yang kuat dari pihak Pemerintah kepada DPR, calon Kapolri dan calon Panglima TNI tak bisa hanya orang dekat Presiden atau kelompok politiknya saja. Menarik untuk diperhatikan dugaan siapa yang akan menjadi Kapolri berikutnya, jika ia belum pensiun, Komjen Pol. Budi Gunawan. Ia mantan ajudan Presiden ketika Megawati menjabat sebagai Presiden RI 2002-2004, Budi Gunawan juga kelihatannya masih dekat dengan PDIP, khususnya dengan Ketua Umum PDIP dan saat ini Budi Gunawan termasuk pejabat tinggi Polri yang memenuhi syarat untuk menjadi Kapolri.
Mencermati panasnya hubungan kemitraan KMP dan KIH di DPR, bila tak ada pelobi ulung dari pihak Presiden (terpilih) Jokowi dan situasi perseteruan di DPR tensinya belum turun, sulit kelihatannya memaksakan Komjen Pol Budi Gunawan naik menjadi Kapolri, mungkin akan ada Kapolri hasil kompromi yang disetujui Presiden dan DPR.
Bagaimanapun jabatan Kapolri dan juga Panglima TNI telah terseret menjadi jabatan politis yang penentuannya bukan hak prerogatif Presiden RI lagi seperti pada masa Presiden Suharto dan masa awal Reformasi. Jika komunikasi politik pihak Pemerintah baru dan kelompok politiknya masih terlalu kaku seperti terlihat saat ini sulit menyamai keberhasilan Presiden SBY, yang calon-calon Kapolri dan calon Panglima TNI-nya tak pernah ditolak DPR.
