Label Halal Harus Melalui Peraturan Pemerintah Bukan SK BPJPH

"Keputusan label halal yang baru ini seharusnya bukan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), tapi melalui Keputusan Presiden (Kepres) atau Peraturan Presiden (Perpres), lebih tepatnya adalah dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aplikasi UU. No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK), karena ada efek 'uang besar' di dalam keputusan tersebut." Asrul Hoesein, Founder Primer Koperasi Pengelola Sampah (PKPS) Indonesia.