Walau bagaimanapun, jika ditelisik melalui performa keberlanjutan, setidaknya terdapat dua parameter yang dapat menunjukkan seberapa jauhnya Indonesia tertinggal dalam hal pengejawantahan konsep keberlanjutan. Pertama, SDGs Rank Index melalui Sustainable Development Report yang dipublikasikan oleh Cambridge, Indonesia menempati peringkat 82 secara global, dan ke-5 untuk lingkup ASEAN. Yang kedua, menggunakan para meter ESG Index Ranks, Indonesia berada di level yang cukup tertinggal, yaitu peringkat 128 dunia, dan ke-5 se-ASEAN. Hal ini tentu menunjukkan, para pemangku kepentingan dari berbagai sektor perlu untuk melakukan inisiasi dalam rangka percepatan penerapan pembangunan berkelanjutan yang efektif dan berdampak. Di lihat secara retrospektif, pemerintah sebenarnya telah banyak melakukan remediasi (sustainability mainstreaming) atas ide pembangunan berkelanjutan, khususnya setelah diratifikasinya paris agreement melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah diperbarui dengan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022. Selain itu, di sektor industri, pemerintah juga menunjukkan komitmennya dalam memerbaiki iklim investasi dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan melalui Peraturan OJK No.51 Tahun 2017. Adapun pertanggungjawaban pelaku industri terhadap aktivitas bisnisnya juga menjadi fokus utama pemerintah yang diyakini menyumbang banyak dampak negatif terhadap pembangunan sosial dan lingkungan, khususnya dalam hal emisi karbon, sehingga hal ini diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutaan melalui penerapan PROPER.
Lantas setelah banyaknya mekanisme yang dikelola pemerintah untuk memastikan ketercapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, apa yang membuat SDGs dan ESG Rank Index Indonesia tertinggal jauh bahkan untuk sekadar hanya bersaing dengan negara-negara ASEAN?
1. Memerlukan investasi yang besar
Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Organization of Economic Cooperationd and Development (OECD) pada 2020, pandemi Covid-19 membuat kesenjangan pembiayaan global untuk mencapai SDGs diproyeksikan meningkat dari USD2,5 triliun menjadi USD4,2 triliun. Hal yang sama juga berlaku di Indonesia. Sebelum pandemi, kesenjangan pembiayaan Indonesia untuk mencapai SDGs pada 2030 diperkirakan mencapai USD1 triliun. Kebutuhan dalam delapan tahun terakhir menuju 2030 tentunya lebih besar dari angka tersebut.Pemerintah telah melaukan upaya akselerasi terhadap pembiayaan SDGs melalui berbagai inisiatif, di antaranya membentuk SDGs Financing Hub. SDGs Financing Hub diharapkan dapat menyelaraskan sumber daya keuangan dan non-keuangan yang tersedia untuk didorong dalam meningkatkan aspek daya ungkit (laverage) dan keterkaitan (interlinkage) dalam pencapaian SDGs 2030.
Di sektor swasta, entitas usaha khususnya Badan Usaha Milik Negara juga diwajibkan untuk melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selaras dengan kerangka dan indikator SDGs.
2. Tidak menarik di mata pelaku usaha kecil, 99,9% pelaku usaha di Indonesia
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional sebesar 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9%. Hal tersebut menunjukkan gambaran distribusi aktivitas ekonomi riil di Indonesia didominasi oleh pelaku usaha kecil. Data world bank menunjukkan bahwa sektor usaha kecil mengalokasikan lebih banyak sumberdayanya dalam mencapai kepastian bisnis sehingga aktivitas bisnisnya adalah bentuk upaya life survival. Sebagian besar juga bahkan merupakan necessity entrepreneur yang sangat rentan akan gejolak dan perubahan bisnis.
