Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia bukanlah isu baru. Sejarah panjang dan dinamika sosial di Indonesia turut membentuk budaya diskriminasi politik yang kerap kali menjadi penghambat proses demokrasi. Dari tragedi kerusuhan 1998 hingga narasi "presiden harus pribumi", diskriminasi ini tak hanya mengganggu keadilan sosial, tetapi juga mencoreng nilai-nilai demokrasi yang seharusnya mengedepankan kesetaraan. Diskriminasi ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari tindakan kekerasan fisik hingga perlakuan tidak adil dalam kebijakan politik. Fenomena ini juga tak lepas dari pengaruh stereotip dan prasangka yang telah mengakar sejak lama dalam masyarakat. Stereotip ini diperkuat oleh pengalaman sejarah yang memperlihatkan bagaimana etnis Tionghoa kerap menjadi sasaran diskriminasi dalam berbagai periode kekuasaan. Bahkan di era reformasi, di mana nilai-nilai demokrasi seharusnya lebih ditegakkan, praktik-praktik diskriminatif tersebut masih terus terjadi. Upaya untuk mengatasi diskriminasi ini membutuhkan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga hukum, hingga masyarakat sipil, agar keadilan dan kesetaraan benar-benar terwujud dalam tatanan sosial dan politik Indonesia.
KEMBALI KE ARTIKEL
