Dalam memburu koruptor, apakah kasus lama atau baru, tidak boleh dipolitisasi atau karena adanya transaksional. Pemerintahan yang bersih, mulai dari presiden hingga para menteri, serta para penegak hukumnya, harus mendukung penegakan hukum, termasuk pemburuan para koruptor. Hanya saja semua itu harus demi bangsa dan negara, bukan demi pencitraan pribadi pemimpin, kelompok, atau partai. Terkait pemburuan koruptor kakap yang menjadi tugas utama KPK, tidak selayaknya ada politisasi, juga tidak boleh tebang pilih, termasuk transaksional alias balas jasa.
