Berbicara tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu Pilkada), khususnya setelah Partai Golkar menyatakan menolak Perppu tersebut, sangatlah menarik, sebagaimana asal muasal Perppu itu dimunculkan, dan hal-hal yang melatar belakanginya. Selayaknya sebuah drama, kelahiran Perppu tersebut punya latar belakang adu syahwat kekuasaan dan pencitraan. Terkandung di dalamnya ada adu strategi, tipu muslihat, maupun nuansa dendam.
Partai Golkar menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perppu Pilkada) setelah mendengarkan suara-suara peserta Munas IX di Bali. Sebagaimana diungkapkan oleh Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, "Perlu kita mengakomodasi aspirasi yang ada dan dinamika yang ada. Maka, kita berkesimpulan dalam rangka mengakomodasi itu, kita membuat rekomendasi. Munas Golkar merekomendasikan kepada DPP dan fraksi untuk menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor 2 Tahun 2014," lihat disini.
