Saat ini bangsa kita sedang mendapat kunjungan beberapa menteri dari negara-negara rumpun Melanesia di Pasifik Selatan. Mereka adalah Menlu Fiji H.E. Ratu Inoke Kubuabola, Menlu Papua New Guinea Mr. Hon Rimbink Pato dan Menlu Kepulauan Solomon Mr. Hon Soalaoi Clay Forau, serta perwakilan FLNKS, New Kaledonia.Kunjungan ini adalah tindak lanjut dari undangan resmi Pemerintah Indonesia yang disampaikan dalam forum KTT ke-19 MSG (Melanesian Spearhead Group) di Noumea, New Kaledonia Juni 2013 lalu.
Kunjungan ini memang erat kaitannya dengan persoalan politik ‘Papua merdeka’ karena dalam KTT ke-19 MSG itu (entah by design atau tidak) tiba-tiba muncul sebuah organisasi yang mengklaim mewakili kepentingan etnis Melanesia di Papua yang meminta kepada Pimpinan MSG untuk menjadi anggota tetap MSG. Organisasi itu adalah West Papua National Coalition Liberation / WPNCL dengan ketua Dr. John Otto Ondawame yang selama ini tinggal di Vanuatu. Menyikapi permintaan itu, pimpinan MSG mengagendakan akan terlebih dahulu berkunjung ke Jakarta dan Papua untuk melihat kondisi riil orang Papua (sebagaimana laporan yang serba negatif dari WPNCL) baru kemudian memutuskan status WPNCL dalam MSG. Pemerintah Indonesia menyetujuinya, karena memang tidak ada hal yang perlu disembunyikan dari Bumi Cenderawasih itu. Dan kunjungan itu sedang terjadi saat ini.
Delegasi Disambut Hangat
Hari ini, Senin 13 Januari 2013 delegasi Menlu MSG itu sedang berada di Papua. Tadi pagi, sekitar jam 05.30 WIT mereka tiba di Bandara Sentani, Papua. Agenda pertama mereka adalah bertemu Gubernur Papua, Lukas Enembe di Kantor Gubernur Papua, di Jayapura.
Dalam suasana penuh kehangatan Gubernur Papua didampingi Wagub Papua Clemen Tinal menyambut rombongan. Gubernur dalam sambutannya antara lain menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia yang memberikan kebebasan kepada Pemprov Papua untuk menjalin hubungan konstruktif dengan negara-negara Melanesia di Pasifik Selatan, terutama kerjasama bidang ekonomi dalam rangka mensejahterakan masyarakat Papua dan melupakan isu-isu Papua merdeka. Lukas juga menyampaikan bahwa Papua akan mengirimkan tim kesenian untuk hadir dalam Melanesia Festival di PNG beberapa waktu mendatang. Begitupun sebaliknya, negara-negara Pasifik Selatan dapat mengirimkan tim keseniannya dalam berbagai event kesenian di Tanah Papua. Dengan saling kunjung, demikian Lukas, maka akan menguatkan kerjasama konstruktif untuk kemajuan rakyat.
Pernyataan Lukas langsung disambut gembira Menlu PNG Mr. Hon Rimbink Pato. Mereka akan memberikan sambutan khusus bagi tim kesenian dari Papua pada Melanesia Festival nanti. Dirinya mengucapkan terimakasih atas nama Pemerintah PNG atas pertanian coklat yang diberikan Pemerintah Indonesia bagi masyarakat di selatan PNG. Dubes PNG untuk Indonesia yang ikut mendampingi Menlu PNG menyatakan ketertarikannya untuk mengelola wilayah perbatasan Papua-PNG bersama-sama dengan Pemprov Papua demi kesejahteraan masyarakat kedua negara. Pihaknya bersedia memfasilitasi kunjungan ke daerah perikanan di Medeng dan Sandaun yang mungkin bermanfaat bagi perkembangan industri perikanan di Papua.
Sementara Menlu Kepulauan Solomon Mr. Hon Soalaoi Clay Forau dan perwakilan FNLKS dari New Kaledonia menyatakan kekagumannya atas kemajuan pembangunan di Papua. “Saya akan menyampaikan kepada pimpinan di negara kami tentang kemajuan ini,” ungkap Mr. Hon Soalaoi antusias.
Riwayat MSG
Menjelang 1990, muncul kebangkitan (baca: konsolidasi) negara-negara rumpun Melanesia di Pasifik Selatan, yaitu Fiji, Kaledonia Baru, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, serta Vanuatu. Negara-negara bekas jajahan Eropa ini hingga 1980-an memang tertinggal dalam banyak hal, lebih-lebih ekonominya, sementara negara yang pernah menjajah mereka tampak masa bodoh. Maka tergeraklah China untuk masuk ke kawasan ini melalui aktivitas perdagangan guna mendongkrak perekonomian mereka.
Maka pada 14 Maret 1988, konon, atas prakarsa China, kelima negara itu bertempat di Port Villa Vanuatu menandatangani pembentukan forum Melanesia Spearhead Groups (MSG) berdasarkan Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia (persetujuan kerjasama antara negara-negara independen Melanesia). China menyerahkan sebuah gedung yang dibangunnya di Port Villa untuk dijadikan sekretariat MSG. Rima Ravusiro dari Papua Nugini terpilih menjadi Sekjen MSG pertama. Negara-negara yang bergabung dalam MSG adalah Vanuatu, Fiji, Papua Nugini, Solomon Islands, dan New Kaledonia yang kemudian posisinya digantikan oleh sebuah organisasi politik etnis di negeri itu, yaitu Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS).
Kembali ke Kithah
Hampir semua kebijakan yang dihasilkan oleh forum MSG adalah kesepakatan perdagangan sub-regional dan menyediakan kerangka kerja politik untuk mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi melalui hubungan perdagangan yang dilakukan dengan semangat solidaritas Melanesia. Seperti perjanjian bebas fiskal, jadwal pos tarif, bea-cukai, identitas produk, dan hal-hal teknis dagang lainnya. Dengan aktivitas seperti itu, MSG telah berfungsi menjadi sebuah forum kerjasama ekonomi antar negara-negara Melanesia.
