1. Reklamasi dan Perubahan Ekosistem: Reklamasi pantai dan pembangunan pulau buatan yang disebut dalam teks dapat merusak ekosistem laut, termasuk terumbu karang, serta mengancam keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.
2. Penggusuran: Penggusuran tanah dan pemindahan warga dari wilayah mereka untuk pembangunan pariwisata dapat merusak lingkungan sosial dan mengganggu ekosistem alam di daerah tersebut.
3. Pengaruh Negatif Terhadap Masyarakat Lokal: Peningkatan pariwisata kadang-kadang tidak memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat lokal dan malah menghadirkan masalah seperti perbedaan ekonomi, perubahan budaya, dan ketidaksetaraan dalam manfaat ekonomi.
4. Konflik dengan Konservasi Alam: Pembangunan pariwisata premium atau berlebihan di kawasan konservasi alam dapat merusak lingkungan dan mengganggu ekosistem yang telah dilindungi selama puluhan tahun.
5. Perubahan Peruntukan Lahan: Perubahan penggunaan lahan dari pertanian, perikanan, atau kegiatan tradisional lainnya menjadi infrastruktur pariwisata dapat mengubah lingkungan alam dan mengganggu mata pencaharian masyarakat.
Dalam rangka menjaga keberlanjutan lingkungan, perlu adanya pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata yang mempertimbangkan ekologi dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Dari masalah tersebut mencakup berbagai dampak lingkungan yang terkait dengan industri pariwisata dan investasi di berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa dampak lingkungan yang dapat diidentifikasi dari masalah tersebut meliputi:
1. Kerusakan Lingkungan Alam: Dalam beberapa kasus, pembangunan infrastruktur pariwisata seperti hotel, vila, dan resort dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan alam, seperti penebangan hutan, reklamasi pantai, dan penggusuran lahan pertanian.
2. Ancaman Terhadap Konservasi: Pembangunan pariwisata premium di wilayah konservasi, seperti Taman Nasional Komodo, dapat mengancam keberlangsungan lingkungan dan spesies yang dilindungi.
3. Pencemaran Lingkungan: Aktivitas pariwisata yang tidak terkendali, seperti pembangunan yang tidak sesuai, dapat menghasilkan pencemaran lingkungan, seperti polusi air dan sampah.
4. Persaingan Akses Ruang: Konflik antara investor dan masyarakat lokal dalam hal akses dan penguasaan lahan seringkali muncul, yang dapat memengaruhi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat setempat.
5. Potensi Kerusakan Terumbu Karang: Terumbu karang, yang merupakan aset penting dalam industri pariwisata, dapat terancam oleh aktivitas pariwisata yang tidak berkelanjutan, seperti snorkeling yang berlebihan dan kerusakan fisik oleh wisatawan.
6. Pengaruh Terhadap Sumber Daya Alam: Perusahaan tambang dan pengembang properti dapat mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam yang merugikan lingkungan, seperti penggalian batu marmer dan reklamasi laut.
7. Perubahan Pola Penggunaan Tanah: Pengembangan pariwisata dapat mengubah pola penggunaan tanah dari pertanian tradisional ke pengembangan wisata, yang dapat berdampak pada produksi pangan lokal.
Dari permasalah pulau pari  tersebut mengungkapkan berbagai isu terkait pariwisata, konflik dengan investor, dampak lingkungan, dan hak warga dalam mengelola sumber daya alam mereka. Beberapa solusi atau rencana tindakan yang dapat dilakukan termasuk:
1. Partisipasi Warga: Mendorong partisipasi aktif warga dalam pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam mereka. Masyarakat harus memiliki hak untuk mengelola dan mengambil keputusan terkait wilayah mereka.
2. Pengembangan Berkelanjutan: Memastikan bahwa pembangunan pariwisata dilakukan secara berkelanjutan dan memperhatikan dampak lingkungan. Penggunaan sumber daya alam harus dikelola dengan bijaksana.
3. Regulasi yang Kuat: Menerapkan regulasi yang ketat untuk melindungi lingkungan dan hak warga. Regulasi harus mencakup izin pengembangan, rencana tata ruang, dan perlindungan terumbu karang.
4. Pendidikan dan Kesadaran: Mengedukasi warga lokal dan wisatawan tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya. Program kesadaran dapat membantu mengurangi dampak negatif pariwisata.
5. Keterlibatan Pemerintah: Pemerintah harus memainkan peran dalam mengatur industri pariwisata dan menjaga keseimbangan antara kepentingan warga dan investor.
6. Pembangunan Berdasarkan Kebutuhan Lokal: Pengembangan pariwisata harus mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur dan fasilitas pariwisata.
7. Dialog dan Negosiasi: Mendorong dialog terbuka antara warga, investor, dan pemerintah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.
8. Konservasi Lingkungan: Memperkuat upaya konservasi lingkungan, terutama dalam wilayah-wilayah yang memiliki ekosistem penting seperti terumbu karang.
9. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Mengembangkan program untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat, seperti pelatihan usaha mikro dan akses ke pasar.
10. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap dampak pariwisata dan perubahan dalam lingkungan serta kehidupan masyarakat setempat, dan menyesuaikan tindakan sesuai kebutuhan.
Solusi ini dapat membantu mencapai keseimbangan antara perkembangan pariwisata dan pelestarian sumber daya alam serta hak warga setempat dalam mengelola wilayah mereka.
Kesimpulannya, Â Pulau pari tersebut menggambarkan kompleksitas isu-isu yang terkait dengan perkembangan pariwisata di Indonesia, termasuk konflik antara investasi, pelestarian lingkungan, dan hak masyarakat setempat. Diperlukan pendekatan yang seimbang untuk mengatasi masalah ini dan memastikan keberlanjutan pariwisata di Indonesia.
