TPID itu apa? Bolehlah kalau tulisan ini saya menggunakan judul tersebut. Karena sekarang orang lagi ramai membicarakannya. Bahkan TPID sempat jadi trending topic disosial media pasca debat capres putaran kedua. Namun saya tidak hendak membicarakan debat capres. Karena saya bukan tim sukses atau relawan salah satu capres. Ya netral saja atau kalau meminjam istilah Partai Demokrat netral tapi tidak golput. Walau kemudian ternyata Fraksi Demokrta juga ikut memihak.
Terkait dengan pertanyaan Pak Jokowi ke Pak Prabowo, TPID itu apa ya. Saya kira bagus kalau kita diskusikan disini. Kalau kepanjangannya adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah atau pada tingkat pusat dikenal dengan TPI (Tim Pengendali Inflasi). Substansinya bukan pada kepanjangan TPID. Itu tidak mendasar dan kurang penting. Karena siapapun dapat menghafalnya dalam sekejab, yang penting dipahami adalah apa itu inflasi serta apa peran dan fungsi tim pengendali baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Sebelum sampai pada apa peran dan funsi TPID ada baiknya kalau terlebih dahulu kita pahami tentang apa itu inflasi.
Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.
Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari keranjang barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Keranjang barang dan jasa dibagi dalam 7 kelompok pengeluaran yang didasarkan pada the Classification of individual consumption by purpose (COICOP), yaitu 1.) Kelompok Bahan Makanan. 2). Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau. 3). Kelompok Perumahan. 4). Kelompok Sandang. 5). Kelompok Kesehatan. 6). Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga. 7). Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan.
Disamping pengelompokan berdasarkan COICOP inflasi juga dikelompokkan berdasarkan disagregasi inflasi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu indikator inflasi yang lebih mengambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. Disagregasi inflasi IHK dikelompokan menjadi inflasi inti (core inflation) yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap (persistent component) yang didalam pergerakannya dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti interaksi permintaan dan penawaran, lingkungan eksternal (nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang) dan ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen.
Selanjut inflasi non inti yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non inti meliputi inflasi komponen bergejolak (volatile food) yaitu inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti gagal panen, gangguan alam atau faktor pekembangan harga komoditas pangan domestik maupun internasional. Kemudian inflasi komponen harga yang diatur pemerintah (administered price) yaitu inflasi yang dominan dipengaruhi oleh kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah seperti harga BBM, tarif listrik, tarif angkutan dan lain-lain sebagainya.
Setelah kita mengetahui sekilas tentang inflasi, sekarang tiba saatnya kita membicarakan tentang TPID yang sedang booming dan menghangat. Mengapa TPI/TPID penting, karena pengendalian inflasi tidak cukup hanya dikendalikan dengan kebijakan moneter (manajemen sisi permintaan dan stabilitas kurs yang sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia), tetapi juga harus dikendalikan melalui kebijakan fiskal dan kebijakan sektoral.
Sedangkan latar belakang lahirnya TPID disebabkan oleh beberapa hal antara lain tingginya tingkat inflasi, adanya gangguan dari sisi penawaran, terkendala pasokan barang/jasa dari luar, infrastruktur yang masih terbatas, ekspektasi inflasi, struktur pasar dan mekanisme pembentukan harga. Karena itu TPID hadir dalam upaya pengendalian inflasi di daerah dengan menjalin kerja dan koordinasi dengan berbagai stake holders lainnya.
Dalam operasionalnya TPID mempunyai tugas mengevaluasi sumber dan potensi tekanan inflasi di masing-masing daerah, melakukan langkah-langkah preventif dan kuratif dalampengendalian inflasi daerah (menjamin ketersediaan pasokan, terutama bahan pangan danmeminimalkan dampak administered prices di daerah), merekomendasikan kebijakan kepadaTim Pengarah TPID yg konsisten dengan sasaran inflasi, diseminasi sasaran dan upaya pencapaiannya kepada masyarakat daerah setempat serta memberikan feed-back dan atau usulan kepada TPI.
Langkah-langkah pengendalian inflasi dapat dilakukan antara lain menjaga ketersediaan stock bahan kebutuhan masyarakat, mengamankan mata rantai jalur distribusi yang lancar/ketersediaan infra struktur, membangun sentra-sentra ekonomi baru sebagai penyangga stabilitas harga, melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaku usaha yang berperilaku kartel, monopoli dan spekulan, pemberian kredit kepada sektor produktif bukan konsumtif, menciptakan iklim usaha yang kondusif, menjaga kestabilan politik dan kehati-hatian perjabat berwenang dalam membuat statement berkaitan kebijakan ekonomi serta keterpaduan sistem.
Paling penting yang perlu dipahami dalam urusan inflasi ini adalah dari sisi dampaknya. Inflasi dapat menyebabkan menurunkan daya beli masyarakat dan menambah jumlah kemiskinan, terjadinya kelesuan ekonomi, berkurangnya pendapatan pelaku usaha, berpotensi berkurangnya penerimaan pemerintah dari sektor pajak, terjadi kerawanan sosial dan inflasi yang sangat tinggi dapat menyebabkan instabilitas politik. Pergantian pemerintahan orde lama ke orde baru dan dari orde baru ke reformasi, inflasi salah satu faktor pemicu yang dominan bahkan pergantian regim harus berakhir dengan tidak happy ending. Karena Pak Jokowi menyebabkan saya tergelitik untuk sekedar urun rembug hal berkaitan dengan inflasi. (***)
