Presiden SBY barangkali tak pernah membayangkan, ujaran singkat tentang gaji yang sudah tujuh tahun berjalan tidak naik akan menuai respon negatif yang sangat luas, dari hujatan hingga cemoohan. Tanggapan yang pasti sangat menusuk hati Presiden dan orang-orang di lingkaran kekuasaannya adalah gerakan "Koin untuk Presiden". Gerakan nyumbang receh meluas dimana-mana secara serentak, dari politisi hingga akar rumput.
Kekecewaan dan Krisis Legitimasi
Untuk meredam gelombang respon negatif, Jubir Presiden, Julian Aldrin Pasha, menyatakan Presiden tidak minta naik gaji. Statemen yang tidak banyak membantu memulihkan reputasi Presiden. Sebab gerakan olok-olok terhadap Presiden tersebut bukanlah fenomena tunggal di ruang senyap. Ia hanya satu dari sekian puncak kekecewaan publik atas Presiden.
Terbukti kemudian, belum padam gerakan koin, muncul gerakan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), sebagai respon atas lemahnya komitmen dan tidak jelasnya langkah konkrit SBY. Presiden tak kunjung menunjukkan kepemimpinan langsung dalam perang melawan korupsi dan mafia hukum.
Tak berhenti disitu, bergulir kemudian Gerakan Keprihatinan yang dimotori oleh 100 tokoh nasional di berbagai bidang. Mereka prihatin karena agenda kesejahteraan tak kunjung mewujud di Indonesia, padahal sudah enam tahun berturut-turut Pemerintahan ini berkuasa.
Kemudian menyeruak juga Gerakan Anti Mafia Hukum (Geram Hukum) yang digeneratori oleh para intelektual, akademisi, dan aktivis. Mereka memprihatinkan fenomena absensi pemerintahan yang mampu menegakkan ide anti korupsi dan mafia hukum. Sebaliknya, mencolok politisasi atas pemberantasan korupsi dan mafia hukum.
Yang sangat menghentak tentu gerakan para tokoh lintas agama yang "turun gunung" karena "muntab" dengan situasi bangsa yang tak kunjung seperti yang dibayangkan konstitusi. Mereka yakin pemerintah merasa benar di jalan yang sesat. Kesesatan dari jalur konstitusi tersebut terlihat di berbagai bidang: ekonomi, hukum, politik, dan sebagainya. Para tokoh pun "menjewer" pemerintahan SBY dengan cap telah melakukan paling tidak delapan belas kebohongan publik. Presiden dan jajarannya tersengat. Mereka reaktif dengan perdebatan semantik tentang "bohong". Namun sesungguhnya tak banyak merespon substansi yang dipersoalkan para tokoh lintas agama.
Sesungguhnya bukan hari-hari ini saja, sejak awal periode pemerintahan keduanya, SBY telah banyak dihantam gelombang kekecewaan dengan cara-cara "sangat berani". "Bulan madu" Pemerintahan SBY jilid II diwarnai dengan poster-poster SBY "bertaring", dicorat-coret dan dibakar. Selama gaduh Skandal Century, bersama poster Sri Mulyani dan Boediono, SBY digambarkan sebagai drakula penghisap uang rakyat. Bahkan, poster SBY dilabelkan pada kerbau "SiBuYa" untuk menyampaikan apa yang dibahasakan sendiri oleh SBY sebagai "dungu, lambat, dan pemalas."
Rentetan situasi tersebut menunjukkan, SBY mengalami krisis legitimasi serius. Respon publik dalam hampir dua tahun terakhir memperkuat fenomena itu.
Tiga faktor
Mengapa legitimasi SBY menukik tajam di periode kedua pemerintahannya? Ada beberapa penyebab. Pertama, kegagalan mengkapitalisasi legitimasi elektoral menjadi legitimasi politik. Kita tahu, SBY terpilih melalui pemilihan langsung dengan jumlah dukungan fantastis, hampir 61 persen suara nasional. Dukungan kekuatan di DPR juga kuat. Partai Demokrat menguasai hampir 27% kursi. Dengan legitimasi elektoral demikian, mestinya SBY menunjukkan kepercayaan diri politik yang tinggi. Faktanya, SBY tetap ingin merangkul sebanyak mungkin kekuatan politik formal, bahkan Partai Golkar yang sejak awal tidak mendukung SBY, kecuali sebagai perorangan. Kebutuhan berlebihan SBY pada dukungan politik di luar Demokrat justru mengangkat bargaining position kawan sekaligus lawan politik mereka.
Kedua, karakter kepemimpinan "payung". Berlapisnya lingkaran di sekitar kekuasaan SBY menunjukkan gayanya yang ingin mengayomi semua, terutama orang-orang yang berjasa membantu SBY menaiki tangga politiknya. Dalam banyak kegaduhan politik dan hukum yang mengganggu agenda penyejahteraan, rakyat berharap SBY hadir sebagai pemimpin tegas, kuat, dan berani mengambil resiko. Banyak fakta menunjukkan fenomena sebaliknya, banyak tim, komisi, komite, atau satgas,yang menggantikan secara tidak langsung peran kepemimpinan SBY.
Ketiga, senjakala politik pencitraan. Marketing politik melalui pencitraan merupakan bagian dari politik modern. Inti dari pencitraan sesungguhnya sosialisasi politik. Politik pencitraan harus berjalan beriringan dengan rekrutmen politik. Rekrutmen politik yang baik akan menghasilkan politisi baik. Pencitraan hanya memoles agar politisi baik lebih tersoalisasi. Pencitraan bukan kamuflase dan kebohongan. Emas tetap emas. Namun bila loyang disebut emas maka telah terjadi kebohongan, dan jelas menurunkan legitimasi sang politisi. Dalam konteks ini SBY, atas nama pencitraan, sering mem-blowup sesuatu yang sesungguhnya jauh dari realitas. Itu yang disebut tokoh lintas agama sebagai kebohongan.
Lalu, apa yang mestinya terjadi selanjutnya? Seberapapun rendahnya legitimasi kepemimpinan SBY, menurut Konstitusi dia masih punya waktu hingga 2014. Sebaliknya, sesuai konstitusi warga negara juga memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat, termasuk ekspresi gelombang kekecewaan sepanjang nir anarki. Demi menjaga demokrasi yang masih saja dalam transisi, respon seluruh elemen bangsa atas situasi aktual yang masih jauh dari cita-cita konstitusi mesti tetap berada dalam batas-batas konstitusional. Penting untuk diingat, pemakzulan dan pengunduran diri merupakan bagian dari berbagai instrumen yang konstitusional.
*) Postingan ini diambil dari tulisan saya di Harian Jogja, tanggal 4 Februari 2011
