Dari sisi supply, hampir semua kegiatan industri di Indonesia mengeluhkan terjadinya gas shortage bahkan saat ini sebagian kembali beralih pada penggunaan solar sebagai bahan bakar dengan harga mencekik, seperti yang menimpa PLN dan industri-industri di Medan yang banyak gulung tikar akibat tidak sinkronnya ‘pembagian’ wilayah bisnis dan time-lining pembangunan infrastruktur gas bumi sehingga PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Persero Tbk. harus memindahkan proyek FSRU di Belawan ke wilayah Lampung berkenaan PT Pertamina Gas (Pertagas) yang hendak merevitalisasi LNG Arun, NAD untuk menyalurkan gas melalui pipa memasok kebutuhan gas di Medan. Dari sisi infrastruktur, dampak lemahnya implementasi roadmap mengakibatkan kompetisi yang tumpang tindih dalam penyaluran dan pendistribusian gas, mengambil contoh untuk pembangunan ruas pipa Muara Tawar – Muara Karang, PGN beranggapan wilayah tersebut adalah termasuk bagian proyek kelanjutan pengembangan jaringan distribusi gasnya untuk area Jabar sementara Pertagas berasumsi penguasaan wilayah tersebut dalam rangka efektifitas menyambungkan (integrated connection system) ruas transmisi gas Cilegon – Tegalgede di bagian utara Jabar. Dari sisi demand, munculnya gas trader (broker) yang mengambil keuntungan dari margin harga yang membebani harga jual gas di tingkat end-user mejadi jauh lebih mahal dibandingkan harga jual pokok di wellhead mengingat gas yang diangkut Pertagas terpaksa dijual ke trader karena belum terbangunnya jaringan distribusi di wilayah tersebut seperti kasus di sebagian Jatim.
