Dalam beberapa hari terakhir ini pemberitaan mengenai kenaikan harga BBM subsidi akan terus mewarnai wajah media lokal maupun nasional menjadi isu masif yang paling banyak orang bicarakan. Semua orang saling berargumentasi menyatakan pendapatnya akan untung-rugi, baik-buruk kebijakan Pemerintah ini; terlepas dari benar atau salah masyarakat telah teredukasi terhadap bagaimana SDA selama ini dikelola dengan bersliwerannya informasi dan opini. Brainstorming membuat masyarakat menjadi kritis, ada yang pro dan kontra terhadap kebijakan harga BBM subsidi dinaikan. Sebagian yang pro beralasan memang sudah sepantasnya BBM subsidi naik karena sejak 2004 Indonesia telah menjadi net importer minyak membelinya dari pasar internasional dengan harga yang sangat tinggi dan sangat volatile ditambah gaya konsumtif memperparah jebolnya APBN dimana Pemerintah harus nombok setiap tahunnya untuk menutup defisit finansial negara, biaya subsidi diharapkan lebih tepat menyasar rakyat miskin dengan alokasi pada sektor-sektor produktif. Sementara sebagian yang kontra beralasan momentum kenaikan harga BBM subsidi kurang tepat di saat harga minyak international pada oil indexation mengalami tren penurunan hingga di kisaran fluktuatif 80 USD/barrel sedangkan APBN telah dipatok 105 USD/barrel untuk alokasi mensubsidi oleh DPR sehingga terdapat kelebihan surplus biaya dari selisih dimana Pemerintah dapat mengambil idle funding tersebut jika beralasan untuk tujuan perbaikan infrastruktur demi membantu masyarakat miskin, namun ternyata justru membebani biaya hidup mereka dengan ikut naiknya kebutuhan pokok lainnya.
