Keberhasilan Pemerintah dalam renegosiasi kontrak gas LNG Tangguh ke Fujian memang sebuah prestasi yang membanggakan setelah sebelumnya harga jual gas mengalami stagnasi, kini harga jual gas berubah menjadi USD 8 per MMBTU dari sebelumnya USD 2,7 per MMBTU. Dari sisi pendapatan negara, Indonesia mendapat kembali keuntungan devisa yang seharusnya diperoleh dari hasil ekspor LNG karena diberlakukannya batasan maksimum dengan mengacu metode oil indexation terhadap harga acuan minyak mentah Jepang (Japan Crude Cocktail/JCC) sebesar USD 38/bbl. Di sisi lain, kabar ini justru semakin menguatkan preseden bahwa dengan mampu direnegosiasinya kontrak maka ekspor gas dapat terus dilanggengkan. Renegosiasi kontrak justru dapat memberikan perspektif bahwa jaminan kepastian hukum dan peraturan masih belum konsisten menghormasti perjanjian business to business (intervensi Pemerintah dianggap terlalu jauh melampau rejim usaha). Sementara kegiatan ekspor gas seolah-olah menghambat pemanfaatan gas domestik dan percepatan pembangunan infrastruktur nasional karena justru sebagian dijual ke negara lain, sedangkan faktanya bahwa kondisi-kondisi dalam negeri justru sangat membutuhkan gas supply yang selama ini cenderung diabaikan. Dengan beberapa alasan bahwa kebutuhan gas supply domestik sebaiknya diutamakan antara lain:
