Joint Development di Laut China Selatan, Tantangan atau Bumerang bagi Indonesia

Pernyataan bersama antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada 9 November 2024 memunculkan keprihatinan, terutama terkait poin ke-9 yang mengatur pengembangan bersama di wilayah dengan klaim tumpang tindih. Langkah ini berpotensi berdampak pada kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara, mengingat klaim Nine-Dash Line yang diajukan Tiongkok tidak diakui dalam hukum laut internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS) yang menjadi landasan penentuan yurisdiksi laut.