Pemerintah selama masa orde baru belumlah nampak untuk serius menggarap lautan, hal itu bisa kita lihat dengan tidak adanya departemen yang "spesial" untuk mengurusnya hanya berinduk pada departemen pertanian. Tapi selama masa pemerintahan Gusdur, kelautan menempati posisi spesial dengan melahirkan Departemen Kelautan dan Perikanan, selanjutnya DKP bertransformasi menjadi Kementrian Kelautan dan Perikanan, mengurus segala macam hal yang berhubungan dengan laut dan perikanan, hasilnya?
Jumlah kapal pemantau atau patroli untuk perikanan ditambah, dimasing-masing regional dan provinsi dimaksimalkan dari sisi jumlah kantor wilayah, belum lagi penyuluhan serta program pengembangan bagi masyarakat nelayan, bantuan untuk bahan bakar dan modal pun diberikan demgam prasyarat tentunya, dengan semua itu seharusnya jumlah produksi ikan meningkat tapi lihatlah yang terjadi.
Rencana pemerintah untuk mengimpor ikan guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, rencana yang secara sadar dan waras dibuat untuk mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri tapi menyakiti kaum nelayan yang menelangsa dipesisir pantai. Selain diperbolehkan impor ikan, pemerintah ternyata memfalitisasi para pengimpor ikan tersebut, mulai dari proses masuk, penyimpanan hingga pendistribusian. Tak tertutup kemungkinan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari hasil impor ikan juga menambah besarnya APBN.
Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19/2006, ada delapan jenis PNBP yang berlaku untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di antaranya penerimaan dari pungutan perikanan, jasa pelabuhan perikanan, jasa pengembangan dan pengujian mutu hasil perikanan, jasa pengembangan penangkapan ikan, jasa budidaya perikanan, jasa karantina ikan, jasa pendidikan dan pelatihan, dan jasa penyewaan fasilitas. Dengan begini siapa yang lebih diuntungkan dari kebijakan impor ikan.
Lebih miris jika impor ikan untuk yang jenis ada di Indonesia seperti menikam dari belakang untuk para nelayan, harga jual jatuh dan nelayan masih sengsara.
Hal ini sempat terkuak disekitar Indramayu, setelah penggrebekan oleh aparat disana yang menemukan beberapa jenis ikan di Indonesia seperti Kembung, Tenggiri, Tongkol, Layang-layang ternyata didatangkan dari China. Parahnya lagi impor yang dilakukan ternyata hanyalah kedok sebagai bagian dari penyelundupan.
Integritas laut
Demikianlah cerita miris ala pisau bermata dua dari pemerintah dibidang perikanan, lalu bagaimana kejayaan laut Indonesia dibidang pertahanan dan keamanan.
Luas wilayah laut yang mencakup 2/3 dari jumlah keseluruhan memang menuntut perhatian yang tinggi dari pemerintah, disini bagaimana peran pemerintah memenuhi sarana dan prasarana dibidang pertahanan kelautan.
Pertahanan keamanan wilayah laut Indonesia selama ini selalu mendapat rong-rongan yang kebanyakan dari luar.Hal yang paling sering adalah ketika nelayan-nelayan asing menjala hingga keperairan Indonesia. Belum lagi militer angkatan laut dari negeri tetangga yang sering "lupa" batas perairan masing-masing negara. Melewati bahkan sempat menangkap pegawai dari Kementrian Kelautan Dan Perikanan karena mengejar nelayan Malaysia yang kedapatan menangkap ikan di wilayah Indonesia, hal yang sebenarnya mampu menciptakan kesiagaan dibidang militer antar dua negara, dan nyatanya militer Indonesia selalu terkesan mengalah, ada apa? Entahlah...
Dengan kenyataan seperti ini masihkan di lautan bangsa ini jaya?......
