Nahkoda utama dalam sistem Demokrasi adalah Partai politik, dimana semua arah kebijakan tergantung kebutuhan partai bukan lagi bertujuan untuk mendapatkan pemerintahan yang efektif,transformastif dan memiliki pelayanan publik yang bagus, Partai lebih sering bicara Tentang "power sharing" daripada kesejahterahan masyarakat, Hal ini saja sudah mengandung rasa jenuh yang luar biasa pada rakyat indonesia untuk sekedar memberikan hak suara dalam pemilu, dan munculnya Sistem pemilihan langsung memberikan gairah tersendiri bagi masyarakat untuk memilih, entah itu karena motif Money Politic ataupun yang lain tapi yang pasti antusiasme masrarakat dalam berpesta dalam demokrasi tampak lebih baik.
Dengan diberlakukannya praktek pemilihan secara Tidak langsung kita punya pengalaman buruk tentang itu semua yaitu dengan adanya Politik Transaksional dalam pemilihan Kepala daerah, tentunya yang ketiban Untung ya anggota DPR dan Partainnya, disamping itu kekuatan politik diparlemen juga menjadi lebih kuat karena mereka memiliki wewenang untuk melakukan Impeachment terhadap kepala daerah. ya, secara sadar kita telah menggunakan dua pendekatan demokrasi, yaitu demokrasi langsung untuk dipusat artinya kekuatan legitimasi politik presiden kuat karena dipilih secara langsung oleh Rakyat tapi juga diimbangi oleh kekuatan parlemen yang juga Kuat dengan Asumsi Koalisi merah putih bersifat solid tentu hal ini bisa jadi penghambat dalam proses politik, untuk didaerah kita menggunakan sistem demokrasi Tidak langsung yang akan dikomandani oleh parlemen, artinya wujud dari Raja kecil tersebut Bernama DPRD.
Jika berbicara tentang pendulum kekuasaan dengan disahkannya RUU Pilkada dengn sistem tidak langsung, kekuasaan akan lebih banyak dipegang oleh parlemen, atau paling tidak bargaining position dari parlemen akan menjadi kuat, dan gaya politik karambolah yang terjadi ketika kita kembali sistem parlementer, menurut saya ini sebenarnya lebih cenderung karena ego berkuasa partai, dan semua suka-suka sama suka dengan adanya UU Pilkada ini, baik kubu KMP maupun KTS , tentu maksud saya adalah dalam rel politik jangka panjang partai, karena mereka semua juga berpeluang untuk deal dan sharing kekuasaan didaerah, tapi Rakyat harus menerima kenyataan bahwa mereka bukan lagi bagian dari permainan ini. Allohuaklam bishowab