Kabinet bayangan

[caption id="attachment_69547" align="alignnone" width="227" caption="diunduh dari google"][/caption] Era reformasi membuat kehidupan politik di Indonesia menjadi ramai karena datangnya kebebasan yang telah lama dinanti. Berbeda dengan era terdahulu, kini semua kegiatan dan keputusan politik selalu mendapat tanggapan dari berbagai kalangan termasuk masyarakat awam. Hal ini bisa kita lihat dengan tingginya respon pemirsa pada acara televisi yang membahas masalah politik. Kehidupan demokrasi yang telah dimulai hendaknya dapat menjadi modal bagi berkembangnya kehidupan bernegara yang lebih baik. Semua pemangku kepentingan harus bahu membahu memberikan sumbangsih bagi terlaksananya pembangunan di segala bidang yang menuntut partisipasi konkrit dari seluruh rakyat bukan sebatas menebar wacana atau berkomentar. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan program pembangunan juga merupakan komponen penting untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan. Saat ini selain DPR, para politisi di luar DPR pun rajin memberikan opininya terhadap kebijakan atau masalah politik yang sedang ramai dibicarakan. Pendapat yang dilontarkan bisa saja malah menimbulkan kebingungan bagi masyarakat atau paling tidak menunjukkan tidak adanya kesatuan pendapat dalam menanggapi suatu masalah. Masyarakat akan menganggap bahwa pernyataan politisi A adalah sikap partainya karena politisi selalu identik dengan partainya. Bagaimana menyikapi hal ini? Meski dalam kenyataan partai yang kalah dalam pemilu cenderung menyebut dirinya partai oposisi, namun kita tetap sulit menemukan adanya oposisi sejati sehingga perlu dipertimbangkan adanya oposisi dalam bentuk kabinet bayangan (shadow cabinet). Kabinet ini bisa saja terdiri dari kumpulan partai-partai yang menyatakan diri sebagai partai oposisi. Apa manfaat kabinet bayangan ini? Dari informasi yang pernah saya tahu, kabinet bayangan ini memiliki susunan persis sama dengan kabinet resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang berkuasa. Fungsinya adalah sebagai 'pesaing' pemerintah. Kabinet bayangan melalu mentri bayangan (shadow minister) akan memberikan kritik atau memberikan alternatif lain atas kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah. Namun, kabinet bayangan juga akan memberikan dukungan bila kebijakan yang akan dikeluarkan sejalan dengan kebijakan kabinetnya. Jika kabinet bayangan terbentuk maka pemerintah akan mendapat 'lawan' yang seimbang. Kritik yang disampaikan hendaknya dijadikan pemacu semangat untuk mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat dan menjalankan prinsip transparansi dalam pembuatan kebijakan. Selain tidak membingungkan karena pendapat yang dikeluarkan adalah pendapat resmi kabinet bayangan,  masyarakat pun akan dapat menilai mana yang lebih sesuai buat mereka. Jika pemerintah sekarang terlalau sering mengecewakan mereka maka risikonya adalah kekalahan pada pemilu berikutnya. Meski mewujudkan kabinet bayangan bukanlah pekerjaan mudah, kita bisa berharap semoga kabinet bayangan bisa menjadi alternatif oposisi yang baik dan memberi makna bagi kehidupan demokrasi di Indonesia, bukan sekedar sebagai kabinet yang tidak pernah setuju dengan apa yang dikerjakan oleh pemerintah.