Gerakan penolakan kebijakan sekolah dan kuliah MAHAL sebagai kebijakan Depertemen (Kementerian skrg) Pendidikan pemerinyahan sekarang sebenarnya telah cukup lama dan luas disuarakan. Tapi gerakan ini sedikit kurang gregetnya. Ada beberapa penyebab kenapa gerakan menolak biaya kuliah mahal ini tidak mengalir seperti bola salju:
1. Ada pihak-pihak yang berkepentingan dan menikmati dengan kebijakan ini dengan menggunakan bermacam dalih seperti anggaran pemerintah yang tidak cukup )meski sudah naik ribuan persen dibanding rejim ORBA), alasan perlu dana besar agar berkualitas internasional, perlu tingkat kesejahteraan yang cukup, perlu fas;itas dlll. Alasan ini umum disampaikan baik dari kalangan petinggi kampus, kementerian, pengamat yang pro pendidikan mahal dll.
2. Ada pihak yang diuntungkan dengan pendidikan mahal, kalangan tertentu akan menikmati karena tentunya akan memperkecil rasio persaingan. Akhirnya yang merasa tidak mampu secara finansial akan memilih jalur pendidikan sesuai kantungnya, sehinga rasio persaingan akan turun. Golongan ini biasanya cukup kritis, tapi kecil sekali golongan ini akan berteriak untuk menghapuskan rejim kebijakan pendidikan mahal.
3. Berbagai usulan kebijakan untuk menurunkan biaya pendidikan dengan dibatalkannya UU BHP pun seperti tidak dianggap oleh elit penentu kebijakan. Banyak komentar, tulisan dan usulan yang nuansa dan semangatnya adalah tetap otonomi dalam pembiayaan ak komersialisasi. Tulisan/opini pada kompas kemarin http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/05/04123846/tajuk.rencana juga secara implisit mengatakan bahwa rakyat juga berkewajiban untuk membiayai pendidikannya. Ini tentunya tidak mengherankan jika dari kalangan tertentu memang secara kompak sangat ingin mempertahankan rejim kebijakan pendidikan mahal. Kelompok tertenti inilah penerima manfaat secara langsung atas kebijiakan mahal ini.
Marilah kita memikirkan lagi kebijakan pendidikan mahal ini apakah masih perlu kita lanjutkan atau dilakukan perubahan. Dengan kebijakan mahal ini jangan harap akan ada transformasi dari kalangan bawah menuju kondisi yang lebih baik. Hendaknya pemerintah menyadari bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan aksesnya, jangan dibuat suatu price barrier yang bernama mahal.
Semoga kompas selalu dapat memberitakan keadaan sebenranya dari wajah pendidikan nasional kita.
