Apakah faktanya sudah merugikan negara ?
Ini uniknya.
Karena pejabat negara yang masih dijanjikan uang atau komisi dari suatu proyek pun sudah langgar aturan.
Mau tidak mau karena langgar aturan tentang korupsi ,ya di cap koruptor.
Contoh lain.
Misal seorang pejabat suatu instansi,  perintahkan sistem lelang suatu pengadaan barang. Ternyata  setelah lewati prosedur yang benar sesuai aturan lelang  , hasilnya si pemenang tender ,mengajukan harga yang lebih mahal dari anggaran yang dibuat instansi.
Lelang pun dibatalkan.
Namun , meski di lelang berulang pun , hasilnya tetap sama. Â Anggaran untuk pengadaan barang itu tidak melebihi pagu.
Mengingat waktu mendesak , sang pejabat pakai cara lain. Yakni dengan menunjuk salah satu pemasok barang dan laksanakan nego. Tujuan nya agar harga nego barang itu tidak melebihi pagu anggaran.
Dengan kemampuan handal nego sang pejabat , Â jadilah kontrak pengadaan barang itu.
Malah di bawah nilai anggaran instansi itu.
Malah lagi , dengan kegigihan sang pejabat , dapat bonus "fee" lagi dari sang pemasok.
Istilah nya " marketing fee " atau succes fee. Â
Sang pemasok barang membagi sebagian keuntungan kepada " sang  marketing " alias pejabat itu. Â
Marketing fee atau succes fee sesuatu yang mungkin biasa di dalam bisnis dagang.
Everybody happy .
Harga terbaik sudah sukses berhasil didapat.
Tidak memberatkan negara.
Dan malah merasa mereka " menguntungkan " negara.
Hingga suatu ketika , aparat menangkap pejabat itu.
Mungkin bukan karena merugikan negara , tapi karena langgar aturan korupsi sebagai pejabat.
Dan setiap pelanggaran aturan korupsi adalah koruptor.
Meski mereka merasa tidak Merugikan negara.
Mereka tidak Mark up harga barang  hingga puluhan atau ratusan persen dari harga wajar atau harga umum.
Tapi pelanggar aturan ya tetap dicap sebagai koruptor .
Pesan tulisan ini .
Pejabat negara tidak boleh menerima satu senpun uang atau harta dari seseorang pedagang.
Pejabat dan pedagang itu 2 kutub berlawanan.
