Mohon tunggu...
KOMENTAR
Ilmu Sosbud

Kemiskinan di Indonesia Merajarela, Pejabat Tutup Mata

8 November 2024   17:03 Diperbarui: 8 November 2024   17:03 85 0
Pada pagi yang cerah di Gedung DPR, anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang baru terpilih berkumpul dengan penuh semangat. Dengan mengenakan jas elegan dan pakaian resmi, mereka memasuki aula utama untuk mengerjakan tugas mulia mereka: mewakilkan rakyat, seperti apa yang dikehendaki undang-undang.

Tapi dari pernyataan tersebut, terjadilah sebuah ironi. Di berbagai sela-sela kota seluruh Indonesia, gertak gigi dan kesenjangan sosial berkumandang. Baik di kolong jembatan, pinggir jalan, atau di komplek perumahan. Mereka adalah orang-orang yang tersingkir dan miskin. Rupa mereka bermacam-macam, ada yang menjadi pengamen jalanan hingga manusia silver. Bagi masyarakat yang tinggal di kota besar seperti Jakarta, hal seperti ini bisa dijumpai setidaknya lebih dari dua atau tiga kali dalam seminggu, alias sudah biasa. Masyarakat kerap memberikan pandangan atau persepsi yang buruk terhadap jenis-jenis orang seperti ini, "pemalas!" mereka bilang. Namun, realitas sesungguhnya adalah kita tidak akan pernah tahu mengapa mereka bisa ada dalam titik terendah kehidupan. Maka dari itu, kita juga tidak dapat menghakimi dan membuat kesimpulan seadanya.

Kemiskinan adalah suatu hal yang kompleks. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Ada banyak faktor yang membuat seseorang bisa jatuh dibawah garis kemiskinan, salah satunya bisa dipengaruhi oleh maraknya korupsi suatu negara. Korupsi membuat sebagian kalangan masyarakat ekonomi rendah sulit untuk menerima bantuan dan pada akhirnya sulit untuk keluar dari garis kemiskinan.

Berbeda dengan wakil rakyat yang menduduki kursi-kursi pemerintahan, kehidupan yang dialami golongan miskin memanglah sangat buruk. Pejabat yang seharusnya berjalan dengan kaum rentan dan membanu mereka telah dibutakan oleh kekuasaan. Banyak kebijakan didiskusikan tapi tidak kunjung dilaksanakan. Fasilitas mereka lengkap, apa saja ada. Namun, uang atau anggaran dari kebijakan yang seharusnya diperuntukan bagi yang tersingkirkan telah dikorupsi dalam jumlah besar. Pantas saja, masalah kemiskinan di Indonesia lama dan sulit sekali untuk diselesaikan. Seolah-olah korupsi adalah salah satu cara bagi penguasa untuk membangun tembok sosial yang tidak bisa ditembus.

KEMBALI KE ARTIKEL


LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun