Awal tahun ini publik dikejutkan dengan tertangkapnya Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) oleh KPK. Hebatnya lagi KPK menggelandang LHI di kantor pusat PKS di bilangan TB Simatupang, Jakarta Selatan. LHI ditangkap bersamaan dengan sahabatnya seorang makelar proyek bernama Ahmad Fathanah (AF) karena meneima supa dari perusahaan swasta dalam kasus penambahan kuota impor daging sapi. Apa lacur hal ini telah membuat partai berbasis Islam ini kalang kabut. Kini KPK membidik dan memintai keterangan sebagai saksi satu per satu elite partai dakwah tersebut.
KPK tidak takut untuk memanggil Ketua Dewan Syuro PKS ustadz Hilmi Aminuddin dan Presiden PKS Anis Matta. Pemanggilan KPK terhadap ustadz Hilmi dan Anis Matta jelas bukan peristiwa biasa mengingat kedua tokoh itu memiliki makna tersendiri bagi kader-kader PKS. KPK tampaknay mencari jejeka di kedua petinggi PKS itu. Hampir dapat dipastikan pemanggilan itu menganggu psikologis kader-kader PKS, terutama di tingkat akar rumput
Dalam melakukan penyidikan KPK pasti mempunyai bukti awal bahwa kedua petinggi PKS itu terlibat. Tidak itu Bendahara Umum DPP PKS juga tak luput dari panggilan KPK. Kembali ke Hilmi dan Anis. Dugaan keterlibatan keduanya sebenarnya sudah tampak jelas dari ‘bermainnya’ orang terdekat mereka di pusaran kasus korupsi ini. Ridwan Hakim, putra Hilmi hingga tiga kali pernah menyambangi KPK untuk dimintai keterangan. Saya yakin, Hilmi bermain di kasus ini melalui putranya. Kalau pun tidak lewat putranya Hilmi bermain dalam level lebih tinggi. Dalam persidangan sebagai saksi dua erdakwa dari perusahaan swasta, AF mengakui bahwa dirinya kerap berkunjung ke ‘kerajaan’ Hilmi di Lembang, Bandung Barat.
Lain lagi Anis Mata, dia diduga bermain melalui adiknya Saldi Mata. Adiknya ini pernah juga dimintai keterangan oleh KPK karena disinyalir menerima aliran dana dari AF. Kalau Ridawan Hakim ada bukti rekaman telepon berbicara dengan AF meminta jatah mengatasnamakan ‘engkong’, Saldi Mata jelas-jelas sudah menerima aliran dana dari AF. Dalam hal ini kita wajib mendukung KPK untuk membuka seluruh aliran dana AF kepada para petinggi PKS. Apalagi kalau tebukti PKS sebagai partai juga kecipratan dana dari AF maka PKS harus diberi sanksi.
Dugaan keterlibatan para petinggi PKS harus terus diusut. Jangan takut untuk memanggil berulang-ulang Hilmi, Anis, putra Hilmi, adik Anis, dan petinggi PKS lainnya jika terindikasi menerima dana haram AF. Makin melebarnya aliran dana AF ke petinggi partai yang mengklaim bersih itu membuktikan bahwa suap dalam kasus ini benar adanya. Jangan-jangan publik juga bertanya, benarkah PKS hanya bermain di kementerian yang kadernya duduk menjadi orang nomer satu disana. Sekedar informasi, selain Kementerian Pertanian –yang kini menterinya dari PKS-, Kementerian Sosial dan Kementerian Komunikasi dan Informasi juga dijabat oleh kader partai itu. Waallahu ‘Alam Bishawab...
