Tidak Transparannya Penetapan Kebijakan RKUHP yang Mengancam Kebebasan Berekspresi Masyarakat

Sejak dilantik pada 1 Oktober 2019 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memunculkan banyak undang-undang yang kontroversial dan merugikan rakyat. Seperti UU Minerba, UU KPK hingga  UU Cipta Kerja.