Istilah digital governansi sepertinya tengah popular diperbincangkan, permasalahan digital governansi di Indonesia pun tidak luput dari perhatian masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu untuk juga turut membuka mata terhadap hal ini. Segala tantangan dan permasalahan digital governansi yang perlu mendapat perhatian kita semua. Penerapan digital governansi di Indonesia tentunya harus didasari dengan tata kelola yang baik juga, salah satunya dengan melihat berbagai permasalahan dari pelaksaannya sehingga bisa di evaluasi untuk kedepannya, salah satu permasalahan dalam hal ini yaitu kondisi sosial masyarakat. Hal ini dapat menjadi masalah besar jika tidak bisa ditangani secara baik, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam suku, budaya, hingga bahasa. Maka sudah seharusnya permasalahan ini diatasi, apalagi dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan konsep digital. Berdasarkan data dari Economist Intelligence Unit tahun 2020, Indonesia berada di peringkat 61 dari 100 negara terkait dengan kesiapan menggunakan internet. Artinya penerapan konsep digital pada governansi di Indonesia masih bisa dikatakan belum bisa efektif, pernyataan ini juga dikuatkan oleh fakta bahwa banyak masyarakat yang sangat mudah terprovokasi oleh berita berita yang belum jelas kebenerannya. Sehingga hal ini pun menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam upayanya menerapkan digital governansi, maka daripada itu pada artikel kali ini saya ingin membahas peran dari literasi digital bagi penerapan digital governansi di Indonesia sehingga bisa lebih kuat, efektif, dan efisien dalam pelaksanaanya.
KEMBALI KE ARTIKEL
