Situasi keamanan di Papua saat ini membutuhkan penanganan serius. Sudah banyak nyawa melayang sia-sia akibat penembakan misterius yang belum seluruhnya terungkap oleh aparat Kepolisian setempat. Pimpinan sayap politik gerakan separatis Papua (Komite Nasional Papua Barat / KNPB) Buchtar Tabuni sudah ditangkap. Namun penangkapan itu telah memunculkan perlawanan yang kian meluas. Pimpinan KNPB lainnya, Mako Tabuni pun terpaksa tewas tertembak Kamis, 14 Juni 2012 yang diikuti aksi kerusuhan dan pembakaran di Waena oleh para pengikut Buchtar dan Mako Tabuni.
Jika Operasi pemulihan keamanan ini diteruskan, dikhawatirkan bisa menimbulkan gejolak baru dalam masyarakat. Bahkan, ada kekhawatiran bisa terjadi pelanggaran HAM baru.
Operasi Intelijen
Adalah TB Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR RI yang menyuarakan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menggelar operasi intelijen terpadu di Papua. Menurut politisi PDIP ini, operasi intelijen jauh lebih tepat dan komprehensif. Selama ini penggalangan dan kontra intelijen yang dilakukan pemerintah sangat minim.
Operasi ini harus melibatkan semua komponen terkait dengan melakukan kontra intelijen dan penggalangan yang mampu memotong semua jaringan. Pemerintah juga harus menahan upaya membawa permasalahan ini ke ranah internasional. Karena itu, ia meminta Kementerian Luar Negeri mengoptimalkan lobi-lobi diplomatik untuk meyakinkan dunia internasional bahwa masalah Papua bisa diselesaikan oleh pemerintah.
"Kemenlu harus lebih aktif mengorganisir, memotong, dan melobi upaya menginternasionalisasi masalah Papua dalam dunia diplomatik," kata TB Hasanuddin.
http://www.tempo.co/read/news/2012/06/13/078410250/SBY-Didesak-Gelar-Operasi-Intelijen-di-Papua
Pemerintah Indonesia Illegal
KNPB yang dipimpin Mako Tabuni sudah sangat sering melakukan kampanye pembangkangan public. Mereka antara lain menolak keberadaan Pemerintah Indonesia di wilayah Papua, karena menurut mereka, keberadaan Pemerintah Indonesia di Papua adalah ilegal. Ini adalah bagian implementasi gerakan politik mereka yang secara intens mempertajam perbedaan persepsi tentang belum terintegrasinya Papua ke dalam wilayah NKRI melalui Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969.
http://zonadamai.wordpress.com/2012/05/09/pembangkangan-politik-2/
Belakangan, kampanye penolakan keberadaan Pemerintah Indonesiaitu lalu diwujudkan melalui aksi-aksi brutal dan kriminal, sebagaimana pernah terjadi pada Rabu 2/5/2012 malam, dimana kelompok massa KNPB menghadang seorang seorang warga Sentani, Kabupaten Jayapura, bernama Dedy Kurniawan, yang kebetulan melintas dengan sepeda motornya. Korban dihadang lalu ditusuk. Meski sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit, namun korban tidak tertolong dan tewas. Pada saat yang sama, kelompok massa KNPB juga menganiaya dua anggota TNI, yaitu Kopda Suradin dari Kodam XVII Cenderawasih, dan anggota Denzipur 10, Sertu Arif, serta seorang mahasiswa USTJ, Andi Matasi.
Dua hari kemudian, Jumat (4/5/2012) Mako Tabuni menggelar jumpa pers di Prima Garden Abepura, bahwa pihaknya akan melakukan perlawanan.
http://www.bintangpapua.com/headline/22481-kami-tak-menuntut-keadilan-dalam-hukum-nkri
Gertak Mako ternyata bukan gertak sambal. Perlawanan yang dikumandangkan itu ternyata membuahkan sejumlah penembakan misterius sebagaimana terjadi dalam dua pekan terakhir ini. Belasan nyawa telah melayang, mulai dari warga asing, tukang ojek, guru dan anggota TNI (yang sebagian besar adalah warga pendatang). Penembakan itu nyaris tak mampu diungkap Polri. Bahkan sempat menimbulkan rasa saling curiga antara TNI dengan Polri dan TNI/POLRI dengan rakyat Papua.
Maka sangatlah tepat seruan wakil rakyat di atas, bahwa selain persoalan penegakan hukum yang menjadi prioritas utama, operasi intelijen terpadu harus segera dilaksanakan. Operasi pemulihan keamanan bisa saja akan menimbulkan gejolak baru dalam masyarakat. Bahkan, ada kekhawatiran malah bisa terjadi pelanggaran HAM lagi.
Kita tentu sepakat, bahwa semua masalah di Papua harus diselesaikan secara bertahap, melalui cara damai dan bermartabat. ***
