Pemberitaan media nasional maupun internasional sepanjang tahun ini, tentang situasi di Papua, terkesan seakan-akan Papua sedang dalam kondisi kritis. Namun Menteri Luar Negeri Belanda justeru menanggapi sebaliknya.
Kamis, 22 Desember 2011 Menlu Belanda Dr. Uri Rosenthal secara tegas menyatakan situasi di Papua saat ini belum kritis.Sehingga tuntutan Parlemen Belanda Bidang Komisi Luar Negeri agar pasukan pengamanan PBB bisa segera diturunkan ke Papua dinilainya terlalu pagi.Pasukan PBB, menurut Rosenthal, akan diturunkan ke Papua jika situasi di sana sangat mendesak seperti apa yang sementara ini terjadi di Mesir, Yaman, Suria, dan tempat lainnya, di mana rakyat sipil menuntut haknya dengan demontrasi dan ditanggapi dengan pendekatan kekerasan militer oleh pemerintah yang berkuasa.
Ditegaskan pula bahwa Pemerintah Belanda TIDAK AKAN melangkahi KEDAULATAN RI di Tanah Papua melainkan akan berusaha melalui hubungan diplomatiknya untuk mencari solusi tentang penanganan masalah Papua.
http://suarabaptis.blogspot.com/2011/12/merlu-negeri-belanda-dr.html?utm_source=BP_recent
Pernyataan Menlu Belanda ini mungkin akan mengecewakan sejumlah aktivis maupun faksi-faksi yang selama ini getol memperjuangkan kemerdekaan Papua.Karena bagaimanapun juga, tuntutan Parlemen Belanda kepada Pemerintah Belanda sebagaimana disinyalir Pak Menlu Rosenthal di atas, tentu tidaklah ujug-ujug.
Artinya, apa yang disuarakan oleh Parlemen Belanda untuk menurunkan pasukan pengamanan PBB ke Papua adalah hasil kerja keras para pejuang kemerdekaan Papua yang selama ini sangat intens meloby dunia internasional, terutama Belanda, mantan “sang Tuan” para kelompok Pro-M itu. Dalam rangka itulah, tak jarang secuil fakta kecil dimanipulasi sedemikian rupa serta ditambahi "bumbu penyedap HAM" agar terkesan wah.Itulah pola kerja para pejuang kemerdekaan Papua yang sudah sedemikian terang-benderang terbaca oleh publik, baik domestik maupun mancanegara.
Untunglah Pemerintah Belanda juga tidak mau terkecoh dengan irama “genderang perang” kelompok Pro-M itu, yang seakan tak pernah kehabisan stock data dan fakta palsu soal pelanggaran HAM di Tanah Papua.
“Seperti info yang telah diterima bahwa korban di Eduda (Paniai) adalah 30 orang, kemudian dari sumber yang lain disampaikan bahwa 13 orang, kemudian dari info yang lain lagi disampaikan bahwa hanya 3 orang. Diminta agar laporan benar disertai bukti yang kuat, agar mudah untuk ditindaklanjuti.” Tegas Menlu Belanda.
Pernyataan Menlu Belanda tersebut, sungguh menyejukkan hati kita sebagai sebuah bangsa yang beradab . Namun, pertanyaannya, apakah sikap Menlu Belanda ini akan membuat kelompok Pro-M kapok? Ataukah sebaliknya mereka akan lebih gencar lagi melakukan pelanggaran HAM di Tanah Papua lalu menuduh seakan-akan pelakunya adalah aparat keamanan…? Wait and see…!!!
