Pemerintah sebagai pihak yang mengucurkan dana untuk masalah infrastruktur berbagai instansi pendidikan di negeri kita ini haruslah tepat guna dan berhasil guna (efektif dan efisien). Efektif dimaksudkan agar dana APBN untuk pendidikan haruslah digunakan secara tepat dan cermat menyesuaikan kebutuhan yang ada. Efisien dimaksudkan agar dana tersebut bisa menjadi salah satu solusi masalah infrastruktur sehingga nantinya dapat menimbulkan efek positif terhadap pendidikan bangsa ini. Sekedar info saja, pada tahun 2012 mendatang, dana BOS tidak lagi masuk dalam anggaran APBN, tetapi akan dihibahkan pada Pemprov masing-masing provinsi di Indonesia.Jadi untuk tahun 2012, akan di hibahkan ke APBD I Provinsi (sumber: Jawa Pos, Oktober 2011). Hal ini sedikit banyak akan menimbulkan efek, baik efek positif maupun negatif. Efek positif misalnya pembiayaan pendidikan akan lebih terfokuskan pada masing-masing daerah karena diberi wewenang langsung untuk membiayainya. Efek positif lainnya adalah Pemprov tentu lebih tahu titik masalah pendidikan di daerahnya daripada Pemerintah Pusat, sehingga pemanfaatan biaya pendidikan tersebut diharapkan bisa tepat sasaran. Selain efek-efek positif tadi pasti aka nada efek-efek negatif yang timbul. Salah satunya yaitu jumlahdana pendidikan (BOS) itu sendiri. Tiap-tiap provinsi mempunyai penghasilan yang berbeda-beda sehingga akan menyebabkan jumlah biaya yang tidak merata di setiap daerah dan sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pemerataan infrastruktur maupun tingkat kualitas pendidikan di tiap-tiap daerah. Dan lagi-lagi Pemerintah bukanlah satu-satunya pihak yang perlu dibebankan untuk masalah pendidikan ini. Kerjasama dengan pihak swasta mengenai pembiayaan pendidikan juga nampaknya harus digalakkan.
