Kala Politik Mencederai Sekolah

        Adanya dua jalur penyaluran dana beasiswa  Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa/siswi, yaitu jalur sekolah melalui jalur Dapodik (data pokok peserta didik) dan jalur pemangku kepentingan yang diupayakan sejumlah anggota DPR RI  membuat pusing sejumlah kepala sekolah di Kota Kupang. Kebingungan ini diperparah oleh adanya surat pemberitahuan penerima beasiswa PIP oleh rumah aspirasi tetapi tidak melalui jalur data base sekolah dan tidak sesuai dengan kriteria penerima yang ditentukan oleh pemerintah.  Walaupun berdalih hanya memberikan informasi, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan rumah aspirasi menerbitkan surat pemberitahuan penerimaan beasiswa PIP adalah sungguh mencederai integritas dan sistem tata kelola sekolah, serta merupakan wujud intervensi legislatif terhadap sekolah yang kebablasan. Syarat dan mekanisme penerima dana PIP yang telah ditetapkan dalam DAPODIK dengan memberi prioritas kepada keluarga tidak mampu, dan yang terancam putus sekolah karena kesulitan ekonomi menjadi mubasir dan dikangkangi oleh kepentingan politis sesaat dan tanpa dibarengi edukasi yang mendidik bagi publik. Dana yang wajib peruntukkannya untuk memperluas kesempatan masyarakat miskin dalam memperoleh pendidikan dan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS)  pada akhirnya dipersepsikan menjadi alat tawar menawar (bargaining tool) orang tua terhadap rumah aspirasi dan memposisikan sekolah sebagai pihak yang menghambat proses penyaluran dengan dalih momentum Pemilihan Kepala Daerah. Sekolah yang seharusnya bersih dari kepentingan apapun, apalagi praktik politik, didesak oleh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam permainan politik praktis dan mengorbankan sistem tata kelola dan administrasi sekolah berbasis DAPODIK. Politik bukan lagi melindungi pendidikan, namun sebaliknya mendominasi, menghalalkan segala cara, dan mengorbankan netralitas pendidikan. Oleh karena itu, politisasi beasiswa PIP harus dipandang sebagai sebuah tindakan berbahaya (dangerously act) karena di dalamnya termuat unsur manipulatif baik secara finansial, struktural, dan sistematis yang mampu merusak nilai-nilai pendidikan, menggerogoti kekayaan negara, serta sekaligus menghancurkan masa depan generasi penerus bangsa.