Dua belas tahun perjalanan reformasi dan enam tahun perjalanan pemerintahan SBY, reformasi birokrasi masih saja jalan di tempat (untuk tidak mengatakan gagal!). Hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang terakhir menempatkan birokrasi Indonesia terburuk ke-2 di Asia, hasil ini menempatkan birokrasi Indonesia lebih buruk dari birokrasi Filipina, Thailand bahkan Vietnam. Mengapa hal ini bisa terjadi? Disamping karena Pemerintah tidak mempunyai grand strategy yang jelas, tepat dan terukur juga disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :
1. Pemerintah tidak merestrukturisasi organisasi pemerintahan, bahkan sebaliknya malah menggemukkan birokrasi, contoh : jumlah komisi-komisi negara bertambah banyak, penambahan unit kerja baru yang disebut Wakil Menteri, pemekaran wilayah, dll.
2. Remunerasi yang diterapkan oleh Pemerintah sebagai elemen reformasi birokrasi bersifat tidak adil dan parsial karena hanya menguntungkan aparat dan pejabat pada lembaga-lembaga tertentu saja.
3. Sistem karier di birokrasi jauh dari kaidah-kaidah manajemen yang normal, penempatan seseorang dalam jabatan karier tidak berdasarkan merit system. Di tingkat pusat penempatan seseorang dalam jabatan karir lebih banyak bergantung pada kepentingan dan pertimbangan politis, sementara di daerah bergantung pada kedekatan dan hubungan kekeluargaan.
4. Birokrasi telah menjadikan "ketaatan pada prosedur dan hukum" sebagai tujuan bukan alat atau cara. Ditengah gerakan pemberantasan korupsi (yang juga setengah hati) sebenarnya hal ini dapat dimaklumi, tapi dampaknya kepentingan rakyatlah yang menjadi korban!
5. Efektifitas dan efisiensi pelayanan publik tidak akan terjadi, karena apabila dibuat efisien dan efektif aparat pada tingkat bawah akan kehilangan "rezeki". Ingat idiom "kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah" yang mudah harganya murah dan yang sulit harganya mahal. Untuk mengatasi hal ini perlu ditata kembali mekanisme "reward" yang adil dan legal.
6. Program dan kegiatan reformasi birokrasi yang dijalankan oleh birokrasi saat ini kental dengan nuansa membangun "citra" saja tidak benar-benar ingin mereformasi birokrasi dengan kata lain tidak ada political will yang sungguh-sungguh dari birokrasi dan kaum politisi.
7. Pemerintah Pusat mengatakan bahwa ujung tombak pelayanan publik ada di pemerintah daerah karena sebagian kewenangan sudah didelegasikan ke daerah. Itu benar, tapi sayang ujung tombak itu tumpul karena sebagian besar transfer dana dari pusat untuk belanja pegawai dan operasional pemerintahan dan ingat yang didelegasikan baru kewenangannya! Bagaimana dengan keuangan, faktanya 70% dana APBN masih berada di pusat.
Barangkali kalau mau daftar tersebut di atas bisa diperpanjang. Namun pesan utama yang ingin saya sampaikan bahwa perlu ada grand strategy yang komprehensif, tepat dan terukur apabila ingin mereformasi birokrasi plus dukungan dan political will dari petinggi negeri. Jangan setengah hati. Tidak ada pekerjaan besar yang bisa berhasi jika dilakukan setengah hati !
Catatan : Gambar dari http://stat.k.kidsklik.com/data/photo/2009/09/07/1630067p.jpg
