Dari struktur APBN 2015, pemerintahan baru 2014-2019 yang dipimpin Jokowi belum dapat sepenuhnya melaksanakan program yang diturunkan dari visi misinya. Pelaksanaan program kerja tentu saja membutuhkan banyak biaya. Sementara itu, pengeluaran negara masih didominasi untuk belanja pegawai (263 triliun) yang kemudian diikuti dengan subsidi BBM (246.5 triliun). Sedangkan kue pembangunan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dalam bentuk belanja modal hanya 151 triliun. Ruang gerak fiskal untuk pemerintahan baru dirasakan sangat sempit.
