Perimbangan Keuangan Daerah, Kabupaten Pasuruan Menuntut Keadilan dari Pemerintah Pusat

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengajukan tuntutan kepada Pemerintah Pusat terkait perimbangan keuangan daerah yang dinilai masih belum adil. Bupati Pasuruan, Ibu Siti Qodariah, menyampaikan keberatan mengenai besaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima kabupaten ini selama beberapa tahun terakhir. Menurut Ibu Qodariah, porsi DAU dan DBH yang diterima Kabupaten Pasuruan tidak sebanding dengan potensi pendapatan daerah yang dimiliki. Padahal, Pasuruan merupakan salah satu kabupaten dengan kontribusi ekonomi yang cukup besar bagi Jawa Timur.