"Dana APBD yang sudah ada setiap tahunnya harusnya cukup untuk memperbaiki setidaknya jalan-jalan utama dan beberapa fasilitas dasar, namun kenyataannya sangat sedikit yang terealisasi di lapangan," ujar Fitrah dengan nada skeptis. "Kemana sebenarnya uang rakyat ini dibelanjakan?"
Fitrah mengungkapkan kecurigaan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur mungkin tidak sepenuhnya digunakan untuk proyek-proyek yang tepat sasaran. Ia mempertanyakan transparansi dan pengawasan atas anggaran yang seharusnya diprioritaskan untuk jalan, fasilitas kesehatan, jaringan listrik, dan akses air bersih bagi masyarakat Maluku Utara.
Kurangnya Hasil Nyata, Munculnya Dugaan Penyimpangan
Dalam pandangannya, lambatnya realisasi infrastruktur di Maluku Utara selama bertahun-tahun ini bisa jadi karena anggaran yang bocor atau tidak digunakan sesuai peruntukan. "Warga tahu ada proyek yang berjalan, tapi saat melihat hasilnya, masyarakat bisa langsung merasakan ketidaklayakan proyek tersebut. Inilah yang menimbulkan kecurigaan," katanya.
Menurut Fitrah, hal ini menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam di kalangan masyarakat. Mereka mulai curiga bahwa dana pembangunan ini mungkin digunakan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu atau dialihkan ke proyek yang sebenarnya tidak penting. "Saya mendesak adanya audit menyeluruh pada APBD Maluku Utara untuk melihat sejauh mana anggaran ini telah digunakan dengan benar," ujar Fitrah.
