Selain itu, perubahan ini juga telah berdampak terhadap penghidupan masyarakat pribumi yang sangat bergantung pada sumber daya hutan secara tradisional. Keterbatasan akses terhadap lahan dan sumber daya alam telah mempengaruhi secara signifikan cara hidup dan struktur sosial masyarakat ini, yang menjauhkan mereka dari identitas, nilai, dan praktik tradisional mereka.
Dampak buruk ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, serta memperhatikan hak-hak masyarakat pribumi. Mengutamakan keuntungan finansial jangka pendek tanpa memperhitungkan keberlanjutan ekologis dan sosial-budaya telah menyebabkan ketidakseimbangan dalam upaya pembangunan.
Untuk mengatasi masalah ini, langkah konkret perlu diambil dalam upaya mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Melibatkan masyarakat pribumi dalam proses pengambilan keputusan dan manajemen hutan sangat penting untuk mencapai keseimbangan ini. Selain itu, pengembangan berbagai skema insentif, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial, dapat mendorong praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta memperkuat partisipasi masyarakat pribumi.
Meningkatkan standar operasional perusahaan kelapa sawit untuk bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, serta memberdayakan masyarakat pribumi dalam pengelolaan sumber daya alam, merupakan strategi kunci. Melalui upaya komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta keseimbangan yang adil antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat pribumi di hutan Papua.