Dari Bhumi Mataram ke Bhumi Kahuripan: Politik Pemindahan Ibukota Kerajaan Medang 908-929 M

Perpindahan ibukota pemerintahan sebuah negara merupakan wacana politis yang menarik untuk dibahas. Bercermin pada fenomena pertama dan masih hangat dibicarakan, yaitu pemerintahan RI menyatakan rencana pemindahan ibukota Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta ke wilayah baru di Provinsi Kalimantan Timur yang terbentuk dari penggabungan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara – Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun beberapa urgensi pemindahan ibukota negara, seperti: 1. Meminimalisir frekuensi bencana alam di wilayah ibukota (semisal berupa banjir, tsunami, gempa bumi, gunung berapi, kebakaran hutan, dan atau tanah longsor); 2. Wilayah ibukota baru memiliki lokasi yang strategis (aspek keterjangkauan geografis wilayah di Indonesia bagian tengah); 3. Kawasan ibukota baru merupakan satelit dari perkotaan yang dinilai cukup mengakomodasi persiapan pembentukan ibukota (Kota Balikpapan dan Kota Samarinda); dan 4. Kawasan ibukota baru memiliki beberapa fasilitas-fasilitas publik yang sudah diakuisisi oleh negara, seperti kepemilikan tanah seluas 180.000 hektar [Kominfo RI].