Pemerintah memutuskan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM di seluruh provinsi Jawa dan Bali. Pemberlakuan PPKM tentu akan menekan ekonomi terutama dari sisi  konsumsi rumah tangga, namun pemerintah sudah memprediksi hal tersebut sebelum, kebijakan kembali di terapkan. Langkah PPKM ini diambil karena penyebaran covid-19 yang semakin hari semakin bertambah dan memang harus ditangani secara tepat dan cepat.Bahkan saat ini Indonesia sudah menyentuh lebih dari 110.000 kasus aktif covid-19, dan kemudian kasus rata-rata harian dalam 7 hari terakhir meningkat diatas 7.000/hari. Selain itu pemerintah mengimbau kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga jika virus corona bisa dikendalikan maka aktifitas masyarakat dan perekonomian perlahan akan segera pulih.
PPKM pada kali ini memang terdapat beberapa aturan yang di tetapkan oleh pemerintah yaitu Pembatasan jam operasional bagi pusat perberlanjaan atau mall yang hanya diizinkan beroperasi sampai dengan pukul 19.00 saja , kemudian pemerintah juga membatasi jam operasional transportasi umum, dan pemerintah juga menyarankan agar cafe atau restoran tidak makan ditempat, tetapi hanya boleh takeaway.
Kemudian yang di takutkan kedepannya dari penerapan PPKM ini adalah akan menganggu perekonomian secara Nasional tidak hanya akan menganggu  sektor-sektor tertentu seperti ritel tapi juga akan memberikan dampak yang buruk terutama pada PDB Indonesia di kuartal  pertama tahun  2021 ini. Karena memang penerapan PPKM  ini secara tidak langsung sangat membatasi atau mempengaruhi kegiatan aktifitas dan juga mobilitas masyarakat.
