Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan bekerja sama dengan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertujuan untuk digitalisasi pengelolaan APBN bagi pengguna anggaran, akurasi, transparansi dan akuntabilitas APBN, penyederhanaan dan kemudahan dalam pengelolaan APBN, meningkatkan keamaan informasi pada transaksi keuangan, dan pengelolaan APBN berbasis ramah lingkungan serta mendukung Kementerian Lembaga untuk lebih fokus pada fungsi teknisnya.
Dalam Sambutan yang disampaikan oleh Kepala Divisi Administrasi (Kadivmin) Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jawa Tengah (Jateng), Anton Edward Wardhana mengajak para peserta untk mempergunakan momen kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya, serta pastikan telah melakukan aktivasi TTE sehingga tidak mengganggu proses pembayaran belanja pegawai.
"Kami harapkan, dukungan dan bantuan dari Biro Keuangan maupun PUSDATIN agar memberi kemudahan layanan dan konsultasi apabila terjadi kebingungan di tataran Satuan Kerja dalam menerapkan ataupun melakukan pemuktahiran data terkait penggunaan TTE," harap Wardhana.
Kepala Lapas Kelas IIB Tahuna, Suharno mengharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada Lapas Kelas IIB Tahuna. "Dengan Kepemilikan TTE tersertifikasi diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kecepatan dalam berbagai proses administrasi, termasuk dalam penandatanganan dokumen dan pengajuan laporan keuangan," harapnya.
Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan verifikasi Data dan Penerbitan TTE PPABP oleh Tim Biro Keuangan dan Tim Pusdatin.
