Kemiskinan adalah seseorang yang memiliki kekurangan uang atau biaya untuk kebutuhan dasar mereka seperti sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, kemiskinan juga menyangkut persoalan kesejahteraan seperti akses pendidikan atau kesehatan.
Terdapat tiga pandangan umum mengenai kemiskinan yang berkepanjangan. Yang pertama, semua orang yang mampu bekerja keras dapat keluar dari kemiskinan. Kedua, kemiskinan adalah hasil dari kemampuan yang dasar, seperti skill dan kemampuan. Ketiga, kemiskinan disebabkan oleh generasi sebelumnya yang juga terjebak kemiskinan.
Kondisi di mana individu dan kelompok tertentu secara masif terjebak dalam kemiskinan secara berkelanjutan akibat ketidaksetaraan struktural dalam masyarakat disebut sebagai kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural terjadi ketika struktur sosial menghalangi masyarakat untuk mengakses sumber daya dan peluang ekonomi secara merata.
Kemiskinan struktural terus menjadi permasalahan kompleks yang menghantui Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, akar persoalan kemiskinan yang disebabkan oleh struktur kebijakan pemerintah masih sulit untuk diatasi secara menyeluruh.
Kebijakan pemerintah yang tidak sepenuhnya berpihak pada masyarakat miskin menjadi salah satu faktor utama terjadinya kemiskinan struktural. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi masih sangat terasa di berbagai daerah, terutama di luar Pulau Jawa.
Beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai tidak sepenuhnya menguntungkan masyarakat kecil, seperti:
1. Subsidi yang tidak tepat sasaran
2. Kebijakan perpajakan yang memberatkan usaha kecil
3. Minimnya perlindungan terhadap pelaku ekonomi informal
Akibat dari kebijakan yang tidak komprehensif, masyarakat miskin mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan berkualitas, mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, dan memperoleh kesempatan kerja yang layak. Selain itu banyaknya kasus korupsi oleh pemerintah menyebabkan dana yang seharusnya digunakan untuk memberantas permasalahan kemiskinan, malah disalahgunakan oknum pejabat untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Pemerintah diharapkan dapat:
* Merancang ulang kebijakan ekonomi yang lebih inklusif
* Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan
* Memberdayakan ekonomi masyarakat lokal
* Mengurangi kesenjangan antarwilayah
Kemiskinan struktural bukanlah persoalan sederhana yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Dibutuhkan komitmen menyeluruh dari pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk dapat membongkar akar permasalahan yang telah mengakar ini.
Upaya berkelanjutan dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin menjadi kunci utama dalam mengatasi kemiskinan struktural di Indonesia. Tanpa perubahan mendasar, persoalan ini akan terus menjadi beban pembangunan nasional.
