Sementara PD kubu Cikeas, telah melakukan safari ke beberapa institusi pemerintah seperti Kemenkumham, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Kementerian Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) untuk menjelaskan dan meyakinkan kepada mereka terkait legalitas dan keabsahan PD versi Cikeas.
KEMBALI KE ARTIKEL
