Kebijakan tersebut adalah masalah sertifikasi kepemilikan tanah yang akan dirubah bentuknya dari fisik menjadi elektronik melalui ketentuan baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Beleid diteken dan berlaku mulai 12 Januari 2021.
KEMBALI KE ARTIKEL